Kupang (ANTARA) - Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Josef Nae Soi mengatakan kualitas pelayanan publik yang dilakukan instansi penyelenggara layanan di lingkungan pemerintah daerah di provinsi ini masih kurang sehingga perlu dibenahi.
"Harus kita akui bahwa kualitas pelayanan publik kita masih kurang, masih jauh dari yang diharapkan," katanya dalam kegiatan bertema "Workshop Pendampingan Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik 2022" yang digelar Ombudsman RI Perwakilan NTT di Kupang, Selasa, (9/8/2022).
Ia mencontohkan salah satu standar pelayanan yang harus dipenuhi bagi semua instansi penyelenggara layanan publik yaitu membuat maklumat pelayanan publik (MPP) yang masih sangat rendah.
Bahkan, kata dia, dirinya pernah menyuruh dilakukan pembongkaran jalan yang dibangun di Pulau Flores sepanjang 10 kilometer karena tidak memenuhi standar di antaranya tidak menampilkan MPP.
"Dari MPP saja masih kurang sehingga harus tegas, tegas pada masalahnya, dan tegas pada caranya," katanya.
Menurut dia, dibutuhkan ketegasan dari pimpinan instansi penyelenggara pelayanan publik agar NTT bisa berada di zona hijau pelayanan publik.
Di setiap pemerintahan, kata dia, sudah didukung dengan berbagai instrumen pelayanan publik seperti anggaran, kewenangan, sumber daya, dan lainnya.
Oleh sebab itu, papar dia, penyelenggara layanan publik harus bisa membangun mentalitas yang baik untuk menghadirkan pelayanan publik yang terbaik bagi masyarakat.
Baca juga: Ombudsman NTT gelar pendampingan penilaian pelayanan publik
Nae Soi mengajak perwakilan dari berbagai instansi pelayanan publik dari 22 kabupaten/kota se-NTT yang hadir dalam workshop agar memulai transformasi pelayanan kepada masyarakat.
"Harus kita mulai sekarang, karena kalau tidak maka susah kita akan maju," katanya.
Baca juga: Ombudsman minta ASDP Kupang tambah gerai layanan tiket nontunai
Acara workshop yang digelar secara langsung maupun secara virtual dihadiri anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng, Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTT Darius Beda Daton serta perwakilan dari berbagai OPD dari 22 kabupaten/kota se-NTT.
"Harus kita akui bahwa kualitas pelayanan publik kita masih kurang, masih jauh dari yang diharapkan," katanya dalam kegiatan bertema "Workshop Pendampingan Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik 2022" yang digelar Ombudsman RI Perwakilan NTT di Kupang, Selasa, (9/8/2022).
Ia mencontohkan salah satu standar pelayanan yang harus dipenuhi bagi semua instansi penyelenggara layanan publik yaitu membuat maklumat pelayanan publik (MPP) yang masih sangat rendah.
Bahkan, kata dia, dirinya pernah menyuruh dilakukan pembongkaran jalan yang dibangun di Pulau Flores sepanjang 10 kilometer karena tidak memenuhi standar di antaranya tidak menampilkan MPP.
"Dari MPP saja masih kurang sehingga harus tegas, tegas pada masalahnya, dan tegas pada caranya," katanya.
Menurut dia, dibutuhkan ketegasan dari pimpinan instansi penyelenggara pelayanan publik agar NTT bisa berada di zona hijau pelayanan publik.
Di setiap pemerintahan, kata dia, sudah didukung dengan berbagai instrumen pelayanan publik seperti anggaran, kewenangan, sumber daya, dan lainnya.
Oleh sebab itu, papar dia, penyelenggara layanan publik harus bisa membangun mentalitas yang baik untuk menghadirkan pelayanan publik yang terbaik bagi masyarakat.
Baca juga: Ombudsman NTT gelar pendampingan penilaian pelayanan publik
Nae Soi mengajak perwakilan dari berbagai instansi pelayanan publik dari 22 kabupaten/kota se-NTT yang hadir dalam workshop agar memulai transformasi pelayanan kepada masyarakat.
"Harus kita mulai sekarang, karena kalau tidak maka susah kita akan maju," katanya.
Baca juga: Ombudsman minta ASDP Kupang tambah gerai layanan tiket nontunai
Acara workshop yang digelar secara langsung maupun secara virtual dihadiri anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng, Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTT Darius Beda Daton serta perwakilan dari berbagai OPD dari 22 kabupaten/kota se-NTT.