Nagekeo optimalkan pengadaan produk lokal melalui katalog LKPP

Labuan Bajo (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur terus mengoptimalkan pengadaan produk lokal dalam belanja pemerintah daerah lewat e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

"Bupati Nagekeo telah menyurati seluruh kepala perangkat daerah untuk percepatan transaksi katalog elektronik lokal se-Kabupaten Nagekeo," kata Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Nagekeo Ignasius Sengsara ketika dihubungi dari Labuan Bajo, Senin, (7/11/2022).

Dalam surat edaran tersebut, lanjut dia, bupati mendorong percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk UMKM pada masing-masing perangkat daerah lewat katalog lokal.

Ignasius menyebut Dinas Kesehatan Nagekeo dan Dinas Pangan Daerah Nagekeo telah merespon instruksi tersebut dengan membelanjakan produk lokal lewat katalog LKPP.

Dinas Kesehatan Nagekeo telah membelanjakan susu anti stunting dengan nilai belanja ratusan juta. Sedangkan Dinas Pangan Daerah Nagekeo telah melakukan pengadaan belanja Mbay Natural Rice atau Beras Mbay yang diperuntukkan bagi para aparatur sipil negara.

Kini, percepatan koordinasi dan kolaborasi dengan Badan Keuangan Daerah, Inspektorat, Dinas Koperasi, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terus dilakukan.

"Semua perangkat daerah yang terkait dengan pembinaan UMKM terus membangun koordinasi dan kolaborasi untuk memelihara pertumbuhan dunia UMKM yang semakin baik dari waktu ke waktu," katanya.

Pemerintah Kabupaten Nagekeo mendorong agar UMKM yang memiliki perizinan berusaha sesuai bidangnya untuk didaftarkan ke unit LPSE pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa agar produk masing-masing dapat muncul pada katalog elektronik lokal.

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Maria Anjelina Adriana Sekke Wea mengatakan terus memberikan sosialisasi terkait pelayanan perizinan kepada pelaku usaha UMKM di semua kecamatan.

Sosialisasi yang diberikan, katanya, termasuk dengan sosialisasi kemudahan berusaha bagi pelaku usaha termasuk UMKM.

"Kami bersama Dinas Koperindag, Dinas Kesehatan, serta Bagian Pengadaan Barang dan Jasa terus mendorong pelaku UMKM agar mendaftarkan semua produknya nya lewat e-katalog. Khusus untuk produk makanan wajib mengantongi izin P-IRT," katanya menjelaskan.

Baca juga: Presiden Jokowi: Satu juta UMKM masuk e-katalog LKPP harus tuntas tahun ini

Kini sebanyak 10 penyedia telah mendaftarkan produknya pada enam dari 17 etalase yang tersedia dengan jumlah produk secara keseluruhan mencapai 440 jenis produk.

Baca juga: Zyrex-LPPK tandatangani kontrak pengadaan laptop nasional senilai Rp6,3 triliun

Etalase yang aktif diantaranya bahan pokok, cetak dan penggandaan, furniture, makanan, jasa pemeliharaan AC, dan alat tulis kantor.