BI NTT prioritaskan enam langkah kendalikan inflasi

id inflasi ntt,inflasi kota kupang,pengendalian inflasi,bi kendalikan inflasi,langkah bi kendalikan inflasi,bi ntt,kota kup

BI NTT prioritaskan enam langkah kendalikan inflasi

Kepala Perwakilan BI Provinsi NTT Stefanus Donny H. Heatubun. (ANTARA/Aloysius Lewokeda)

BI NTT mencatat, inflasi di NTT, khususnya di Kota Kupang yang memiliki porsi perhitungan inflasi terbesar yaitu 80 persen, pada Januari 2023 mengalami inflasi 1,01 persen...

Kupang (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) Provinsi Nusa Tenggara Timur memprioritaskan enam langkah memperkuat pasokan komoditas bahan pokok untuk pengendalian inflasi daerah di provinsi berbasiskan kepulauan itu.

"Langkah strategis pertama, pembentukan dan penguatan klaster pangan khususnya peternakan ayam," kata Kepala Perwakilan BI Provinsi NTT Stefanus Donny H Heatubun dalam keterangan yang diterima di Kupang, Senin, (6/2/2023).

Ia mengatakan hal itu berkaitan dukungan BI terhadap upaya pengendalian inflasi di NTT.

BI NTT mencatat, inflasi di NTT, khususnya di Kota Kupang yang memiliki porsi perhitungan inflasi terbesar yaitu 80 persen, pada Januari 2023 mengalami inflasi 1,01 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan bulan sebelumnya (Desember 2022) sebesar 0,81 secara month to month (mtm).

Inflasi di Kota Kupang pada Januari juga lebih tinggi dibandingkan dengan nasional maupun wilayah Bali dan Nusa Tenggara yang masing-masing mengalami inflasi 0,34 persen (mtm) dan 0,64 persen (mtm).

Oleh sebab itu, kata dia, BI menyiapkan sejumlah langkah strategis dalam upaya pengendalian inflasi terutama dari sisi pasokan (supply).

Langkah strategis kedua yaitu melanjutkan program urban farming atau gerakan menanam pekarangan rumah dengan tanaman pengendalian inflasi.

Ketiga, melakukan pemetaan (mapping) produksi dan distribusi komoditas di daerah khususnya komoditas holtikultura.

"Kami akan membuat, merapikan, dan melakukan pembaharuan database pemasok atau distributor komoditas holtikultura di setiap daerah," katanya.

Keempat, berupaya memberikan subsidi biaya angkut komoditas holtikultura guna menurunkan biaya logistik pengiriman komoditas.

Heatubun melanjutkan, langkah kelima yaitu perluasan tugas pokok dan fungsi Perusahaan Daerah (PD) Pasar Kota Kupang menjadi Perusahaan Umum Daerah sekaligus berperan sebagai pembeli (offtaker).

Langkah keenam, menguatkan dan melaksanakan kerja sama antar daerah, salah satunya dapat dilakukan dengan memanfaatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Heatubun berharap sejumlah langkah strategis yang disiapkan tersebut dapat dijalankan sehingga bisa berdampak signifikan terhadap upaya pengendalian inflasi di daerah setempat.

Baca juga: BI NTT siapkan klaster peternakan ayam kendalikan inflasi

Baca juga: IHSG menguat jelang rilis inflasi domestik