TTU Sudah Setahun Lakukan Moratorium TKI

Jumat, 16 Desember 2016 11:17 WIB

Bupati Timor Tengah Utara Raymundus Sau Fernandez

"Moratorium TKI sudah kita berlakukan sejak Januari 2016," kata Bupati Raymundus Sau Fernandez.

Kupang (Antara NTT) - Bupati Timor Tengah Utara Raymundus Sau Fernandez mengatakan sudah satu tahun pemerintahannya menghentikan sementara (moratorium) pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri.

"Moratorium TKI sudah kita berlakukan sejak Januari 2016," katanya saat dihubungi Antara dari Kupang, Jumat, terkait kebijakan moratorium TKI tersebut.

Bupati TTU dua periode itu mengatakan, moratorium TKI tersebut masih terus dilakukan hingga dua sampai tiga tahun ke depan sembari menunggu kesiapan pembangunan BLK (Balai Latihan Kerja) TKI di daerah setempat.

Terkait kesiapan BLK, katanya, rencana pembangunananya sudah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2017.

"Kita berharap agar BLK ini secepatnya dibangun sehingga calon tenaga kerja bisa diberikan keterampilan dan bekal yang memadai sebelum diberangkatkan menjadi TKI di luar negeri," katanya.

Bupati Fernandez mengakui meskipun kebijakan tersebut mendapat pertentangan dari pihak tertentu terutama perusahaan-perusaahan jasa ketenagakerjaan, namun hal itu dilakukan untuk menjaga agar masyarakatnya tidak diperlakukan secara semena-mena di tempat kerja.

Menurut dia, persoalan utama yang dihadapi TKI terkait minimnya keterampilan kerja yang membuat mereka lalai dalam bekerja sehingga bisa berdampak pada kekerasan fisik bahkan sampai menimbulkan kematian.

Untuk itu, katanya, perlu adanya BLK sebagai tempat membina keterampilan kerja sesuai dengan potensi yang dimiliki calon tenaga kerja seperti, menjadi tukang, pembantu rumah tangga, mekanik, penjahit, dan lain-lain.

"Saya tidak ingin masyarakat menjadi korban kekerasan karena tidak bisa bekerja, untuk itu harus dipersiapkan dengan baik. Lebih dari itu upaya ini juga untuk menjaga harkat dan martabat bangsa Indonesia di mata negara lain," katanya.

Bupati Ray mengatakan, langkah moratorium bukan satu-satunya jalan terbaik untuk mengatasi persoalan tenaga kerja di daerahnya.

Namun menurut dia, perlu adanya pembenahan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan dengan mengoptimalkan berbagai program terutama masyarakat setempat yang mayoritas bermata pencaharian petani.

"Kita terus mengoptimalkan gerakan "Cinta Petani" menuju pensiun petani melalui padat karya pangan dan anggaran untuk Sari Tani (Desa Mandiri Cinta Petani)," katanya.

Dia mengatakan, melalui program Sari Tani, kelompok masyarakat petani diberikan dana mencapai Rp300 juta setiap kelompok dibina untuk melakukan berbagai usaha produktif dalam mengembangkan perekonominya.

"Kita mempersiapkan para petani untuk menikmati pensiun di masa tua, salah satu caranya bekerja sama dengan pihak perbankan, lembaga keuangan, maupun koperasi setempat," katanya.

Menurut dia, pemberdayaan ekonomi petani di daerah setempat telah menunjukkan kemajuan yang positif karena hingga saat ini mampu mengurangi angka kemiskinan yang pada tahun 2010 mencapai 65,62 persen dan turun menjadi 34,10 persen tahun 2014.

"Kami targetkan berbagai program pemberdayaan maupun pembangunan ribuan rumah layak huni mulai 2017 mendatang dapat menekan angka kemiskinan hingga di bawah 10 persen pada tahun 2021," demikian Raymundus Sau Fernandez.