Kupang (ANTARA) - Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur Darius Beda Daton mengharapkan agar Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) dr Ben Mboi di Kota Kupang segera menuntaskan integrasi dengan BPJS Kesehatan untuk memudahkan warga mengakses pelayanan kesehatan.
"RSUP Ben Mboi saat ini sudah melayani pasien rawat jalan dan rawat menginap namun belum terintegrasi dengan BPJS Kesehatan sehingga kami berharap proses integrasi bisa segera dituntaskan," katanya ketika dihubungi di Kupang, Sabtu, (25/3/2023).
Ia menyampaikan hal itu berkaitan dengan hasil kunjungan untuk pemantauan pelayanan kesehatan di RSUP dr Ben Boi di Manulai, Kota Kupang.
Beda Daton mengatakan RSUP tersebut merupakan satu-satunya rumah sakit kelas A di NTT yang tentu akan sangat membantu masyarakat NTT.
RSUP tersebut, kata dia, memiliki fasilitas dan kemampuan pelayanan medik paling sedikit empat medik spesialis dasar, lima spesialis penunjang medik, 12 medik spesialis lain, 13 medik sub spesialis.
"Pasien bisa menikmati pelayanan medik umum, pelayanan gawat darurat, pelayanan spesialis dasar, spesialis penunjang medik dan pelayanan medik spesialis lain," katanya.
Namun demikian, kata dia, pengurusan administrasi kerja sama dengan BPJS Kesehatan masih sedang berproses sehingga pasien BPJS Kesehatan belum bisa dilayani kecuali pasien umum.
Beda Daton berharap RSUP Ben Mboi yang sudah dilakukan soft launching oleh Menteri Kesehatan RI pada Desember 2022 dapat menuntaskan integrasi dengan BPJS Kesehatan sebelum grand opening yang ditargetkan pada pertengahan 2023.
Ia menambahkan, pihaknya juga berharap RSUP tersebut juga bisa membawa dokter spesialis dari luar NTT agar tidak mengganggu praktek dokter di rumah sakit lain.
Sebab, kata dia, jika harus menggunakan dokter spesialis dari rumah sakit yang ada di Kota Kupang tentu akan cukup mengganggu layanan di rumah sakit lain yang juga sudah sangat terbatas.
"Belum lagi ketentuan adanya pembatasan praktek dokter yang tidak boleh lebih dari tiga tempat," katanya.
Baca juga: Ombudsman NTT ingin pemasok pakaian bekas impor ke NTT ditindak tegas
Baca juga: Ombudsman: Warga keluhkan biaya tinggi urus surat kendaraan
