Jakarta (ANTARA) - Apa yang dulu dilakukan China terhadap layanan-layanan Internet milik perusahaan-perusahaan Amerika Serikat, kini sedang dilakukan Amerika Serikat dan sejumlah negara terhadap produk-produk siber sejenis yang berbasis di China.
Salah satu yang paling menonjol adalah upaya melarang aplikasi berbagi video pendek, TikTok. Alasan utamanya adalah mengancam keamanan nasional.
Uniknya, alasan itu pula yang dipakai China saat menyensor amat ketat Google, Facebook, YouTube, Instagram, dan sejenisnya, sehingga sulit berkembang di China.
Bahkan sejak 2010, Google tak bisa beroperasi sempurna di China karena persoalan sensor yang amat ketat tersebut.
Namun, apa yang dilakukan Amerika Serikat saat ini jauh dari sekadar itu.
Mereka diambang melarang secara nasional aplikasi itu.
Langkah ini berbeda dari yang dilakukan sebelumnya dan berbeda dari upaya yang ditempuh sejumlah negara Barat yang belakangan mengeluarkan larangan kepada pegawai negeri mereka menggunakan TikTok dan memasang aplikasi ini pada semua perangkat seluler yang dibiayai pemerintah.
Entah versi mana yang benar, tetapi kalau sudah menyangkut alasan keamanan nasional, maka definisi dan batasan pun menjadi amat subjektif dan ambigu.
Meskipun demikian, adalah hak setiap negara melindungi keamanan dan kepentingan nasionalnya.
Tak lama setelah dengar pendapat antara Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat dan CEO TikTok Shou Zi Chew pada Kamis pekan lalu, majelis rendah pada badan legislatif AS itu mengajukan legislasi kepada majelis tinggi Senat, menyangkut larangan masuknya teknologi yang memiliki kaitan langsung dengan pemerintah asing. TikTok adalah salah satu yang mereka bidik.
Sekalipun Chew kukuh menyatakan pemerintah China tak pernah meminta data pengguna TikTok di Amerika Serikat, para wakil rakyat AS, baik dari Partai Republik maupun Partai Demokrat, bersikeras aplikasi ini tak bisa tak disebut sebagai alat spionase dan propaganda pemerintah dan Partai Komunis China.
Itu karena aplikasi yang sangat populer di dunia ini dimiliki sebuah perusahaan China yang berkantor pusat di China bernama ByteDance, yang otomatis tunduk kepada aturan main di China, termasuk berkaitan dengan data.
Dalam jajak pendapat Kamis pekan lalu, Chew berkata, "izinkan saya menyatakan dengan terang bahwa ByteDance bukan agen China atau negara lain mana pun". Namun, dewan legislatif AS tak menggubrisnya.
"Saya mengapresiasi kesaksian Tuan Chew, tetapi dia sama sekali tak bisa menjawab pertanyaan mendasar bahwa TikTok memang dimiliki oleh sebuah perusahaan China dan tunduk kepada hukum di China, bahwa setiap perusahaan diharuskan menyerahkan data," balas Senator Mark Warner, dari Partai Demokrat, yang mengetuai Komisi Intelijen Senat, sehari kemudian.
Tidak terbayangkan Barat
