BI perkuat sinergitas untuk kendalian inflasi di NTT

Kupang (ANTARA) - Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Nusa Tenggara Timur memperkuat sinergi bersama tim pengendalian inflasi daerah (TPID) di wilayah NTT untuk pengendalian inflasi di provinsi berbasiskan kepulauan itu.

"Sinergi untuk pengendalian inflasi terus kami perkuat melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) seperti yang baru-baru ini kami lakukan di Kabupaten Sumba Timur," kata Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti dalam keterangan yang diterima di Kupang, Senin, (17/7/2023).

Ia menyebutkan ada empat hal yang menjadi fokus dalam pengendalian inflasi yaitu berkaitan dengan ketahanan pangan, ketahanan energi, sumber daya alam, dan digitalisasi.

Dengan berbagai bauran kebijakan dan penguatan sinergi seperti terus mendorong inovasi GNPIP, lanjut dia, Bank Indonesia optimistis tekanan inflasi akan terjaga dalam kisaran 3,0 plus minus 1 persen pada 2023.

Selanjutnya pada 2024, kata dia, inflasi diperkirakan bisa ditekan hingga pada 2,5 plus minus 1 persen, dengan inflasi inti akan kembali lebih awal pada paruh pertama 2023.

Lebih lanjut ia menjelaskan GNPIP Provinsi NTT diwujudkan melalui implementasi sejumlah program unggulan yang dilakukan berupa penguatan klaster ketahanan pangan seperti yang sudah dilakukan berupa peluncuran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pangan Kota Kupang, gerakan urban farming Provinsi NTT, dan penyerahan program sosial BI.

Kemudian melakukan pertemuan bisnis pada akses keuangan berupa penyerahan kredit mikro merdeka dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) NTT kepada kelompok tani.

Selain itu, kata dia, penguatan digitalisasi meliputi peluncuran aplikasi sistem kesiapsiagaan pertanian dan bencana (SKPB) Kabupaten Sumba Timur, dan digitalisasi pasar utama Kota Kupang berupa pemasangan running text/display harga bahan pokok di tiga pasar utama.

Baca juga: Kota Kupang perluas operasi pasar murah kendalikan inflasi

Penguatan kelembagaan yang diinisiasi dalam bentuk sinergi optimalisasi gerakan operasi pasar murah bersubsidi dengan skema subsidi ongkos angkut di Kabupaten Sumba Timur dan Kabupaten Sikka bersama Perum Bulog, penandatangan kesepakatan kerja sama antar daerah (KAD) dan deklarasi komitmen pengendalian inflasi kabupaten/kota di NTT.

Baca juga: BI gelar program "onboarding" digitalisasi UMKM

"Langkah-langkah ini diharapkan akan mengakselerasi terbentuknya ketahanan pangan daerah serta berkontribusi dalam pengendalian inflasi pangan," katanya.