Labuan Bajo (ANTARA) - Pemerintah Daerah (Pemda) Manggarai Barat (Mabar) melalui Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Koperasi dan UMKM (Disnakertranskopumkm) setempat melakukan kerja sama dengan sejumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) untuk mengoptimalkan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) di Balai Latihan Kerja (BLK).
"Ada tiga sekolah kejuruan yang telah bekerja sama dengan pemerintah untuk fasilitas dan instruktur," kata Kepala Disnakertranskopumkm Manggarai Barat Theresia P Asmon di Labuan Bajo, Kamis, (4/7/2024).
Ia menambahkan ketiga sekolah yang menjalin kerja sama sejak awal tahun untuk pelatihan peserta PBK itu adalah SMK Stella Maris Labuan Bajo, SMKN 1 Komodo dan SMKN 2 Tanah Ndereng.
Program PBK gelombang kedua tahun 2024, kata dia, memiliki delapan paket pelatihan dengan peserta sebanyak 16 orang dalam setiap program.
"Untuk lima lima paket sudah penutupan kemarin yakni barista, tata boga, housekeeping, pemrosesan kopi dan servis AC, untuk bahasa Inggris dan kelistrikan belum, serta fotografi belum," katanya.
Perempuan yang akrab disapa Ney Asmon ini menjelaskan kerja sama dengan pihak sekolah dilakukan untuk meningkatkan kemampuan peserta pelatihan, terlebih pihak sekolah memiliki peralatan teknis dan instruktur yang berkompeten.
"Seperti pelatihan kelistrikan ini, pihak SMKN 2 Tanah Ndereng memiliki peralatan yang canggih dan bisa dibawa ke BLK," katanya.
Ia juga menjelaskan pemerintah daerah memilih fokus pelatihan pada bidang kerja yang dibutuhkan industri jasa, terlebih perkembangan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Labuan Bajo yang membutuhkan tenaga kerja lokal yang berkompeten.
"Seperti kelistrikan, peserta dilatih bukan hanya kelistrikan sederhana untuk rumah tangga tapi bagaimana kelistrikan di hotel dan gedung besar lainnya," ungkap Ney Asmon.
Baca juga: PPL dan petani di Mabar dilatih manfaatkan irigasi tetes
Dia berharap peningkatan kapasitas peserta pelatihan dapat menjawab kebutuhan pekerja di industri jasa pariwisata di Labuan Bajo.
Baca juga: DPRD Mabar tetapkan tiga ranperda menjadi perda
"Kami berharap pekerja lokal Manggarai Barat tidak hanya terserap dalam industri, tapi lebih jauh dari itu mereka dapat membuka lapangan pekerjaan sebab sertifikat kompetensi yang dimiliki dapat digunakan sebagai syarat pendirian usaha," katanya.*
