Kupang (ANTARA) - Empat kabupaten di Pulau Sumba, Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat dan Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) di NTT sepakat untuk mengeluarkan surat edaran perihal penyesuaian kuota BBM kendaraan dan larangan pembelian BBM bersubsidi untuk diecerkan kembali.
Sekda Sumba Timur, Umbu Ngadu Ndamu dalam keterangan di Kupang, Sabtu, (10/8) mengatakan bahwa selain upaya tersebut pihaknya juga bekerja sama dengan APH (Aparat Penegak Hukum) akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) dan penertiban pembelian BBM subsidi kendaraan dengan tangki modifikasi di SPBU dan juga pedagang eceran di jalanan.
“Adanya dugaan praktek pengepul atau spekulan BBM Subsidi dengan modus menggunakan kendaraan roda dua dengan tangki modifikasi turut menjadi penyebab antrean panjang yang terjadi di SPBU,” ujar dia.
Umbu Ngadu Ndamu juga menyampaikan bahwa hasil pantauan atas peningkatan mobilitas masyarakat di Pulau Sumba yang terjadi saat ini dikarenakan adanya kegiatan kampanye Pilkada yang berlangsung secara serentak di empat Kabupaten se Pulau Sumba.
Sehingga mengakibatkan kebutuhan masyarakat akan BBM ikut meningkat. Hal tersebut berdampak pada kegiatan pembelian BBM yang terjadi pada waktu yang bersamaan sehingga mengakibatkan antrean panjang di sejumlah SPBU.Itu membuktikan bahwa BBM memiliki peran penting dalam penggerak ekonomi masyarakat.
Sales Branch Manager Retail NTT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus Dany Sanjaya menjelaskan bahwa untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran saat ini tengah dijalankan program Full Cycle Subsidi Tepat Bio Solar JBT dan Pertalite JBKP yaitu dengan mewajibkan kendaraan roda 4 atau lebih mendaftarkan kendaraannya di website subsiditepat.mypertamina.id mendapatkan QR CODE Subsidi Tepat.
Sedangkan untuk Penyaluran BBM dari Fuel Terminal Waingapu dilaporkan berjalan lancar dan kuota BBM bersubsidi di wilayah Sumba Timur masih relatif aman sampai dengan akhir tahun 2024.
“Berdasarkan hal itu maka untuk BBM bersubsidi perlu kita jaga bersama distribusinya supaya lancar dan tepat sasaran agar dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat yang berhak di Pulau Sumba,” ujar Dany.
Area Manager Communication, Relation & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus Ahad Rahedi dihubungi terpisah menyampaikan terkait program Subsidi Tepat Pertalite.
“Sejak Januari 2024 di wilayah NTT telah dilaksanakan penerapan Subsidi Tepat Pertalite, yakni pembelian BBM Pertalite bagi kendaraan roda 4 diwajibkan menggunakan QR Code Subsidi, saat ini tercatat lebih dari 110 ribu pengguna Pertalite di wilayah NTT sudah mendaftar program Subsidi Tepat." ujar Ahad.
Baca juga: Pertamina bantah ada kelangkaan BBM di Sikka
Terkait penggunaan QR Code untuk pembelian Pertalite Ahad menjelaskan bahwa QR Code bukan untuk membatasi pembelian masyarakat yang berhak, namun merupakan upaya pemerintah untuk pengawasan distribusi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan mencegah penyalahgunaan BBM bersubsidi.
Baca juga: Pertamina tambah armada mobil tangki atasi kelangkaan BBM di Labuan Bajo
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pemkab sepulau Sumba sepakat keluarkan edaran penyesuaian kuota BBM
