Kupang, NTT (ANTARA) - Kementerian Hukum (Kemenkum) memperkuat komitmen bersama dalam transformasi digital untuk layanan hukum nasional melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Kinerja dan Refleksi Akhir Tahun 2025 di Jakarta, Senin.
Kegiatan tersebut menjadi momentum strategis untuk menyatukan komitmen bersama agar setiap program dan kegiatan Kementerian Hukum memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Rakor ini mengusung tema “Wujudkan Hukum Berkeadilan melalui Layanan Transformasi Digital Menuju Indonesia Emas 2045”.
Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Agtas dalam keterangan resmi yang diterima di Kupang, Senin, menyampaikan bahwa Kemenkum akan segera meluncurkan transformasi digital layanan hukum.
Menurut dia, transformasi digital bukan perkara mudah karena tidak hanya menyangkut perubahan sistem, tetapi juga perubahan budaya birokrasi dan pola layanan terhadap para pengguna. Namun, langkah tersebut diyakini akan berdampak besar terhadap peningkatan kualitas layanan hukum yang cepat, transparan, dan berkeadilan.
“Untuk mencapai layanan hukum berkelas dunia, diperlukan tekad bersama serta kesiapan perangkat dan sumber daya yang memadai,” katanya menegaskan.
Supratman turut mengapresiasi soliditas dan kerja sama seluruh jajaran Kementerian Hukum yang telah terbangun dengan baik dalam setiap program dan pelayanan kepada masyarakat.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Nico Afinta menyampaikan bahwa transformasi layanan digital menjadi kunci utama dalam mewujudkan reformasi hukum yang kuat dan adaptif.
Melalui optimalisasi layanan berbasis digital, kata dia, Kementerian Hukum berperan strategis dalam mendukung terwujudnya Indonesia Emas Tahun 2045.
Rakor tersebut diikuti oleh 334 peserta yang terdiri dari jajaran Kementerian Hukum pusat dan wilayah, yang selanjutnya dibagi ke dalam enam komisi untuk membahas isu-isu strategis sesuai bidang masing-masing.
Rangkaian acara juga dilanjutkan dengan penandatanganan Perjanjian Kinerja antara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) dengan Asosiasi Pembiayaan Nasional yang diwakili oleh Sekretaris Jenderal asosiasi tersebut, sebagai bentuk sinergi dalam peningkatan layanan hukum kepada masyarakat.
Selain sebagai sarana evaluasi kinerja sepanjang tahun 2025, kegiatan ini juga bertujuan untuk mempublikasikan hasil kerja Kementerian Hukum kepada publik secara transparan dan akuntabel. Kegiatan berlangsung mulai Senin (15/12) hingga (18/12), dengan agenda pembahasan yang komprehensif dan terarah.
Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkum NTT Silvester Sili Laba, didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum Bawono Ika Sutomo, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Hasran Sapawi, serta jajaran Kanwil Kemenkum NTT lainnya.
Melalui keikutsertaan dalam rakor ini, Kanwil Kemenkum NTT menegaskan komitmennya untuk terus mendukung kebijakan strategis Kementerian Hukum serta siap mengimplementasikan transformasi digital dan program-program prioritas guna mewujudkan pelayanan hukum yang berkeadilan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
