Kanwil Kemenkum NTT tegaskan komitmen bersama dukung Zona Integritas

Rabu, 14 Januari 2026 14:59 WIB

Kepala Kanwil Kemenkum NTT Silvester Sili Laba berpose bersama sejumlah pejabat lembaga vertikal dan pegawai dalam kegiatan penandatanganan piagam komitmen, di Kupang, Rabu (14/1/2026). ANTARA/Yoseph Boli Bataona

Kupang, NTT (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menegaskan komitmen bersama mendukung Pembangunan Zona Integritas (ZI) dan Perjanjian Kinerja (PK) 2026 demi mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

“Penandatanganan komitmen bersama pada hari ini menjadi langkah strategis dalam meneguhkan tekad seluruh jajaran untuk membangun Zona Integritas secara konsisten dan berkelanjutan,” kata Kepala Kanwil Kemenkum NTT Silvester Sili Laba dalam acara penandatanganan piagam komitmen bersama tersebut di Kupang, Rabu.

Ia menjelaskan komitmen tersebut merupakan fondasi utama dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, dan melayani, serta menjadi titik awal penguatan budaya kerja yang berorientasi pada integritas dan kinerja.

“Integritas aparatur adalah modal utama dalam membangun kepercayaan publik, dan kepercayaan publik merupakan syarat mutlak dalam mewujudkan zona integritas menuju WBK dan WBBM,” ujarnya.

Ia menegaskan seluruh jajaran memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang transparan, bebas dari korupsi, serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan.

Kepala Kanwil Kemenkum NTT Silvester Sili Laba (di podium) memberikan arahan kepada seluruh jajaran dalam kegiatan penandatanganan piagam komitmen di Kupang, Rabu (14/1/2026). ANTARA/Yoseph Boli Bataona

“Begitu pula dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 yang ditandatangani pada hari ini merupakan wujud akuntabilitas dan komitmen nyata pimpinan dan jajaran dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan,” tambahnya.

Ia menekankan Perjanjian Kinerja 2026 menjadi instrumen penting bahwa untuk memastikan seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan memiliki sasaran yang jelas, terukur, dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

Selain itu, Perjanjian Kinerja juga menjadi alat evaluasi atas keberhasilan pembangunan Zona Integritas.

“Capaian kinerja yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan merupakan bukti nyata keseriusan kita dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani,” ujarnya.

Silvester mengajak seluruh jajaran untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mendukung penuh program reformasi birokrasi yang dicanangkan pemerintah.

Sebelumnya, Kamis (8/1), jajaran Kanwil Kemenkum NTT turut mengikuti langsung penandatanganan perjanjian kinerja dan akta integritas di Jakarta bagi lingkungan Kementerian Hukum.

“Kegiatan hari ini menjadi lanjutan penting dari komitmen nasional tersebut agar kita seusai pesan Bapak Menteri terus menjaga integritas dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujar Silvester.