Bulog dan Pemkot Kupang salurkan bantuan pangan untuk 39.809 PBP

Rabu, 1 April 2026 19:47 WIB

Pimpinan Perum Bulog Kanwil Nusa Tenggara Timur Arrahim K. Kanam (ketiga kanan) dan Walikota Kupang Christian Widodo (keempat kanan) berpose bersama warga penerima dan pejabat di Kelurahan Nefo Naek di Kota Kupang. ANTARA/Kornelis Kaha.

Kupang (ANTARA) - Perum Bulog Kantor Wilayah Nusa Tenggara bersama pemerintah Kota Kupang meluncurkan bantuan pangan 2026 untuk disalurkan kepada 39.809 penerima bantuan pangan (PBP) di Kota Kupang.

Pimpinan Perum Bulog Kanwil Nusa Tenggara Timur Arrahim K. Kanam di Kupang, Rabu mengatakan jumlah penerima bantuan pangan di Kota Kupang di tahun 2026 mengalami kenaikan sebesar 87 persen dibandingkan tahun 2025.

"Di tahun 2025 jumlah PBP mencapai 21.203 PBP. Artinya untuk tahun ini mengalami kenaikan," katanya.

Dia menjelaskan kenaikan PBP di Kota Kupang terjadi karena adanya perluasan jangkauan penerimaan bantuan tersebut dimana dari sebelumnya hanya Desil 1,2 dan 3, kali ini menjadi 1,2,3 hingga 4.

Lebih lanjut dia mengatakan penyaluran bantuan pangan tahun 2026 ini merupakan periode salur untuk bulan Februari hingga Maret dan Kota Kupang menjadi wilayah pertama di NTT yang mulai menyalurkan bantuan pangan tersebut.

PBP yang terdaftar menerima sejumlah bantuan pangan seperti beras 20 kilogram serta minyak goreng empat liter yang diharapkan dapat membantu perekonomian masyarakat kurang mampu di Kota Kupang.

"Dengan adanya program ini kiranya dapat mendukung pemerintah dalam program ketahanan pangan bagi masyarakat," ujar dia.

Arrahim juga menjelaskan distribusi beras dan minyak untuk PBP di Kota Kupang diambil dari Gudang Bulog yang ada di Kecamatan Alak dengan bantuan distribusi dari Gudang ke titik bagi.

Sejumlah beras yang disalurkan juga ujar dia, tidak mengganggu stok beras yang ada di Gudang Bulog untuk seluruh warga NTT.

Wali Kota Kupang dr. Christian Widodo mengatakan kenaikan jumlah PBP menunjukkan upaya pemerintah memperluas jangkauan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Hal ini juga tambah dia menjadi indikator meningkatnya kebutuhan perlindungan sosial di tengah dinamika ekonomi.

"Langkah ini diharapkan mampu menjangkau kelompok masyarakat yang sebelumnya belum terakomodasi, terutama mereka yang berada pada kategori rentan," ujar dia.