SPI KPK 2025: NTT masuk kategori rawan korupsi

Kamis, 21 Mei 2026 18:55 WIB

Gubernur NTT Melki Laka Lena dan Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK RI, Maruli Tua Manurung berbincang-bincang disela-sela Rapat Koordinasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka Pemantauan dan Evaluasi Perbaikan Tata Kelola Pemerintah Daerah di Aula Fernandez, Kantor Gubernur NTT, Kamis (21/5/2026). ANTARA/Ho-Humas Pemprov

Kupang (ANTARA) - Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dirilis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) masuk dalam kategori rawan korupsi pada 2025, dengan skor indeks integritas hanya sebesar 65,26.

“Artinya NTT, khususnya Pemprov NTT dianggap kerawanan korupsinya rentan atau rentan korupsi,” kata Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK RI, Maruli Tua Manurung saat menghadiri Rapat Koordinasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka Pemantauan dan Evaluasi Perbaikan Tata Kelola Pemerintah Daerah di Kupang, Kamis.

Maruli mengatakan berdasarkan penilaian SPI tersebut, maka nilai 0-72,9 masuk dalam kategori wilayah rentan korupsi, sementara nilai 73 hingga 77,9 masuk wilayah waspada korupsi, sementara nilai 78 hingga 100 masuk wilayah terjaga korupsinya.

Menurut dia, pemerintahan di bawah kepemimpinan Melki Laka Lena dan Johni Asadoma memiliki tugas berat untuk membawa NTT keluar dari zona rawan dan menjadikannya wilayah yang bebas dari korupsi.

Karena lanjut dia, selama lima tahun terakhir, mulai dari tahun 2021 hingga 2025, wilayah NTT masuk dalam zona merah kasus korupsi yang terkesan dibiarkan saja.

“Kami punya datanya pak gubernur, jadi selama lima tahun berturut-turut, kerentanan korupsi yang dipotret melalui SPI, itu kita bertahan di merah atau rentan korupsi,” ujar dia.

Maruli menambahkan, pada 2027 KPK akan kembali melakukan survei dan dia berharap agar di saat itu hasil surveinya sudah menunjukkan hasil yang lebih baik.

“Setidaknya pindah ke zona kuning, atau kami harapkan bisa langsung ke zona hijau bebas dari korupsi, tetapi pasti upayanya berlipat-lipat,” tambah dia.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: SPI KPK 2025: Nusa Tenggara Timur masuk kategori rawan korupsi