Manggarai Barat butuh dana Rp30 miliar biaya Pilkada 2020

id KPU

Manggarai Barat butuh dana Rp30 miliar biaya Pilkada 2020

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Robert Din. (ANTARA FOTO/HO-istimewa)

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Robert Din mengatakan besaran dana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Pilkada di wilayah barat Pulau Flores pada 2020 mencapai Rp30 miliar lebih.
Kupang (ANTARA) - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Robert Din mengatakan besaran dana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Pilkada di wilayah barat Pulau Flores pada 2020 mencapai Rp30 miliar lebih.

"Kami telah mengajukan proposal kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat tentang kebutuhan anggaran Pilkada 2020. Dana yang kami butuhkan sebesar Rp30 miliar lebih sesuai kebutuhan KPU untuk biaya pelaksanaan Pilkada tahun depan," kata Robert Din ketika dihubungi wartawan dari Kupang, Rabu (18/9/2019).

Robert Din mengatakan, besaran anggaran yang diajukan KPU itu untuk membiayai kegiatan sosialisasi tahapan Pilkada, biaya petugas pemilu, pengadaan logistik seperti surat suara dan kotak suara maupun logistik lainnya serta biaya pelaksanaan pemungutan suara.

Ia mengatakan, kendati KPU telah mengajukan proposal kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat namun belum ada tanggapan dari pemerintah terhadap permintaan dana Pilkada Rp30 miliar itu.

Baca juga: Rp30 miliar untuk pilkada Sumba Timur 2020

"Kami sudah berkirim surat sebanyak tiga kali kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat terkait kebutuhan anggaran Pilkada 2020, namun belum ada responnya," tegas Robert Din.

KPU kata Robert Din, telah melakukan pendekatan dengan DPRD Manggarai Barat untuk membahas anggaran Pilkada sebesar Rp30 miliar yang telah diajukan kepada pemerintah.

DPRD Manggarai Barat, kata dia, segera membahasnya dengan pemerintah terkait pembiayaan Pilkada 2020 di daerah itu.

Robert Din mengatakan, berdasarkan agenda KPU Pusat bahwa daerah-daerah yang melaksanakan Pilkada pada tahun 2020 harus sudah melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) pada 1 Oktober 2019 mendatang.

"Apabila sampai tanggal 20 September 2019 kami belum mendapat pemberitahuan dari Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat tentang persetujuan pembiayaan Pilkada 2020, maka kami berkirim surat kepada KPU Provinsi NTT maupun KPU untuk bersikap terhadap kondisi yang dihadapi KPU Manggarai Barat karena pelaksanaan tahapan Pilkada sudah segera berlangsung," tegas Robert Din. 

Baca juga: KPU minta daerah siapkan rancangan anggaran Pilkada 2020
Baca juga: Anggaran pilkada 2 kabupaten di NTT sudah disetujui
Pewarta :
Editor: Laurensius Molan
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar