Walhi NTT desak pemerintah lebih serius tangani kerusakan lingkungan

id Wakhi NTT

Walhi NTT desak pemerintah lebih serius tangani kerusakan lingkungan

Kantor Walhi Nusa Tenggara Timur di Kupang. (ANTARA FOTO/Anggie)

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Nusa Tenggara Timur mendesak pemerintahan setempat untuk lebih serius menangani kerusakan lingkungan yang ada di provinsi berbasis kepulauan itu.
Kupang (ANTARA) - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Nusa Tenggara Timur mendesak pemerintahan setempat untuk lebih serius menangani kerusakan lingkungan yang ada di provinsi berbasis kepulauan itu.

"Selama ini Pemprov NTT kalau ngomong soal lingkungan itu cuma soal sampah, sedangkan soal penebangan hutan dan segala macamnya itu terkesan diam," Kepala Divisi Media dan Komunikasi Walhi NTT Dominikus Karangora kepada ANTARA di Kupang, Senin (30/9) saat diminta tanggapan soal perhatian pemprov dalam hal penanganan kerusakan lingkungan di daerah ini.

Ia menegaska bahwa Pemprov NTT hanya diam terkait masalah lingkungan yang terjadi di daerah itu karena ada beberapa masalah yang melibatkan kerusakan lingkungan akibat penebangan hutan untuk dijadikan tempat wisata di NTT, yang pernah Walhi tangani.

Salah satunya, kata dia, yakni kasus yang pernah terjadi dan ditangani oleh Walhi yang terjadi di daratan Pulau Timor. Kasusnya, yaitu adanya tujuh perusahaan yang melakukan penebangan liar tetapi perusahaan-perusahaan tersebut hanya diberi proses administrasi, sedangkan pidananya tidak dijalankan.

Baca juga: Wahli minta Pergub NTT tentang Moratorium Tambang direvisi

Terkait perusahaan mana-mana saja yang melakukan aksi penebangan liar tersebut, Walhi NTT enggan untuk menyebutkannya. Pria yang biasa disapa Domi itu menambahkan bahwa permasalah seperti itu jika terus dibiarkan tanpa ada efek jeranya, akan membuat para investor dengan leluasa berdatangan dan membuat kerusakan lingkungan lainnya tanpa merasa diikat oleh peraturan pemerintah daerah yang ada.

"Contohnya di Labuan Bajo saat ini, penebangan liar untuk membangun hotel demi pengembangan pariwisata membuat warga di daerah itu kesulitan air bersih," katanya.

Menurut dia  air yang menjadi kebutuhan pokok sebagian besar dikuasai oleh investor sebanyak 10.000 liter/ detik dan sisanya barulah diberikan kepada masyarakat sebanyak 5.000 liter/ detik.

"Kondisi ini dia adalah ketimpangan serius terkait penguasaan air," katanya dan menambahkan pemerintah diharapkan lebih serius dalam menangani kasus lingkungan hidup di NTT.

Selain itu, kata dia, masyarakat NTT juga diharapkan memiliki kesadaran untuk menjaga lingkungan, karena lingkungan hidup merupakan satu-satunya penyangga kehidupan manusia. "Jangan hanya urus sampah saja, tetapi masalah lingkungan yang lain tak diperhatikan," demikian Dominikus Karangora.

Baca juga: Masalah lingkungan bukan hanya soal sampah
Baca juga: Pantai Pasir Panjang jadi titik krusial kerusakan lingkungan
Pewarta :
Editor: Laurensius Molan
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar