Perdagangan orang tak hanya dipicu faktor kemiskinan

id human trafficking

Perdagangan orang tak hanya dipicu faktor kemiskinan

Direktur Institute of Resources Governance and Social Change (IRGSC) Dominggus Elcid Li (ANTARA FOTO/Aloysius Lewokeda)

Direktur Institute of Resources Governance and Social Change (IRGSC), Dominggus Elcid Li mengatakan masalah perdagangan orang yang masih marak menimpa warga Nusa Tenggara Timur bukan hanya karena faktor kemiskinan semata.
Kupang (ANTARA) - Direktur Institute of Resources Governance and Social Change (IRGSC), Dominggus Elcid Li mengatakan masalah perdagangan orang yang masih marak menimpa warga Nusa Tenggara Timur bukan hanya karena faktor kemiskinan semata.

"Kasus perdagangan orang di NTT selama ini bukan hanya dipicu oleh faktor kemiskinan melainkan masalah keamanan menjadi aspek yang sangat urgen," katanya kepada ANTARA di Kupang, Selasa (1/10).

Ia mengemukakan hal itu berkaitan dengan kasus-kasus perdagangan orang yang menimpa para pekerja migran Indonesia yang berasal dari Nusa Tenggara Timur dan sudah merenggut banyak korban jiwa.

Pihaknya mencatat, dari 2016 tercatat sebanyak 46 pekerja migran asal NTT yang meninggal dunia di luar negeri yang sebagian besar berstatus ilegal. Jumlah korban ini terus meningkat pada 2017 menjadi 62 orang, dan meningkat lagi menjadi 105 orang pada 2018 dan dalam tahun ini hingga Agustus 2019  sudah tercatat 75 orang.

Baca juga: Artikel - Sedinya menjadi PMI ilegal
Baca juga: Polisi amankan perekrut PMI ilegal di perbatasan RI-Timor Leste


Elcid mengatakan, sebagai lembaga penelitian terkait isu-isu sosial yang krusial, IRGSC telah banyak meneliti persoalan perdagangan orang yang menimpa warga di provinsi kepulauan ini.

Menurut dia persoalan perdagangan orang selama ini cenderung dikaitkan dengan kemiskinan semata, padahal masalah keamanan juga menjadi memberikan andil yang besar.

"Sebab perdagangan orang terjadi ketika pekerja migran yang bersangkutan tidak dibekali sistem keamanan yang memadai seperti yang selama ini terjadi," katanya tanpa mengurai dengan jelas soal keamanan dimaksud.

Menurut dia, pembangunan ekonomi seperti melalui investasi tidak serta merta mengatasi kasus perdagangan orang di NTT selama keamanan pekerja migran belum terjamin.

"Karena itu harus ada sistem yang terpadu dan komprehensif mulai dari tingkat desa, hingga nasional sehingga perumusan kebijakan yang tepat dari berbagai pihak terkait, misalnya Dinas Narkertrans, Dinas Pendidikan, Disdukcapil, di daerah hingga pusat," katanya.

Baca juga: Ternyata pengiriman pekerja migran dari NTT masih lancar
Baca juga: Penghentian pengiriman PMI suburkan ilegal