Kupang (ANTARA) - Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Irjen Pol Hamidin mengatakan walaupun pelaksanaan Pilkada serentak baru akan dilaksanakan pada tahun 2020, tetapi pihaknya sudah mulai memetakan daerah-daerah yang rawan konflik saat pelaksanaan pilkada berlangsung.
"Polda NTT sendiri sudah memetakan daerah-daerah rawan konflik khususnya di sembilan kabupaten yang akan menggelar Pilkada serentak nanti," katanya kepada wartawan di Kupang, Rabu (13/11).
Hal ini disampaikan berkaitan dengan kesiapan dari pihak kepolisian di provinsi berbasis kepulauan itu dalam rangka mengamankan pelaksanaan pilkada serentak pada 2020 nanti.
NTT sendiri pada 2020 mendatangkan akan ada sembilan kabupaten yang menggelar pilkada serentak, sejumlah daerah itu antara lain terdapat di pulau Flores, pulau Sumba, pulau Timor dan Sabu Raijua.
Baca juga: Anggaran untuk Pilkada 2020 sebesar Rp189,78 miliar
Baca juga: Untuk pengawasan Pilkada 2020 di NTT, Bawaslu butuh Rp71,55 miliar
Sembilan kabupaten yang menggelar pilkada 2020 itu adalah Kabupaten Manggarai, Manggarai Barat dan Ngada di Pulau Flores, Sumba Timur, Sumba Barat di Ppulau Sumba, Kabupaten Sabu Raijua, serta Belu, Malaka dan Timor Tengah Utara (TTU) di Pulau Timor.
Komandan berbintang dua itu menambahkan bahwa khusus untuk polres-polres yang berada di kawasan perbatasan nantinya akan dibrifing langsung oleh beberapa menteri di Jakarta.
"Kalau tidak salah hari ini beberapa Polres yang di perbatasan yang akan mengelar pertemuan di Jakarta soal pengamanan di wilayah perbatasan saat pilkada nanti," tutur dia.
Orang nomor satu di Polda NTT itu mengimbau agar Kapolres yang baru dimutasikan ke kabupaten yang akan mengelar Pilkada serentak pada tahun 2020 nanti harus bisa mempelajari situasi di daerah itu.
"Saya yakin Kapolres yang lama akan memaparkan peta-peta kerawasan di kabupaten tersebut kepada kapolres baru, saya harap bisa dipantau secara baik sehingga tidak kecolongan," tambah dia.
Untuk pengamanan Pilkada itu juga iapun berharap bantuan dari masyarakat agar bersama-sama menjaga keamanan di setiap lokasi pelaksanaan Pilkada sehingga kondisi kamtibmas di NTT tetap terjaga dengan baik.
Baca juga: Sabu Raijua sepakat anggaran Pilkada 2020 sebesar Rp15 miliar
Baca juga: Pilkada Ngada butuh Rp30 miliar
Baca juga: Manggarai Barat butuh dana Rp30 miliar biaya Pilkada 2020
