Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo mengungkapkan kedatangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin (9/12) sore untuk membicarakan masalah impor minyak dan gas (migas) dan perkembangan program campuran minyak nabati 30 persen ke bahan bakar minyak (BBM) jenis solar atau B30.
Ahok yang saat ini menjabat Komisaris Utama PT Pertamina datang ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin (9/12) sore bersama Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati.
"Oh itu urusan migas. Urusan yang berkaitan dengan impor migas, B20, B30," kata Jokowi saat menjawab pertanyaan wartawan usai acara Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) di Hotel Mulia Senayan Jakarta, Selasa (10/12).
Kepala Negara menginginkan urusan yang berkaitan dengan defisit transaksi berjalan, defisit neraca perdagangan Indonesia bisa diturunkan kalau impor migas bisa dikendalikan dengan baik dan juga lifting atau produksi migas dalam negeri juga bisa dinaikkan. "Intinya mereka menyanggupi," kata Presiden Jokowi.
Kedua, lanjutnya, penggunaan biodiesel B30 yang dimulai Januari 2020 agar bisa dilaksanakan dan dikawal sehingga bisa menurunkan impor minyak.
Dalam pemberitaan sebelumnya, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati di lingkungan Istana Kepresidenan, Senin (9/12) mengatakan bahwa dirinya dipanggil Presiden Jokowi bersama Ahok untuk membahas perkembangan industri energi dan petrokimia, salah satunya kesiapan biodiesel B30.
"Kita sampaikan di dalam mengenai kesiapan untuk penerapan B30. Jadi kita akan jalankan, semuanya sudah siap penerapan B30 di semua terminal BBM dan semua SPBU," kata Nicke.
Menurut Nicke, dia juga melaporkan tentang progres pembangunan kilang minyak dan sejumlah pabrik petrokimia.
"Hal ketiga kami menerapkan digitalisasi SPBU. Kami akan menerapkan program itu agar bisa memonitor penyaluran BBM subsidi," ujar Nicke.
Sementara itu Ahok, sapaan akrab Basuki Tjahaja Purnama, menyampaikan pesan Presiden Jokowi yakni memperbaiki industri petrokimia untuk memproduksi komoditas petrokimia sebagai substitusi impor.
"Presiden ingin memperbaiki defisit neraca perdagangan kita. Kunci paling besar sektor petrokimia dan migas," jelas Ahok. Pemerintah menargetkan pembangunan industri petrokimia rampung dalam 3-4 tahun.
Sebelumnya Presiden menjelaskan nilai impor produk petrokimia mencapai Rp317 triliun. Dibutuhkan investasi untuk mendirikan industri petrokimia di dalam negeri untuk memproduksi barang substitusi impor sehingga dapat memperbaiki kondisi neraca perdagangan Indonesia.
