Kupang (ANTARA) - Para nelayan yang menggunakan alat tangkap pole and line di Kota Kupang, ibukota Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), mengaku kesulitan memasarkan hasil tangkapan mereka.
Intervensi pemerintah diperlukan untuk mendatangkan investor atau pengusaha pengolahan ikan, seperti perusahaan ikan dalam kaleng dan tepung ikan, guna menyerap ikan hasil tangkapan nelayan di daerah ini sekaligus mengembangkan industri pengolahan ikan.
Hal tersebut terkemuka dalam pertemuan antara nelayan dengan anggota DPR RI daerah pemilihan NTT, Fransiskus Ansy Lema, yang berlangsung di Balai Pertemuan Nelayan Pelabuhan Perikanan Pantai Tenau Kupang, Rabu.
Pertemuan dengan anggota DPR-RI dengan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Cabang Kota Kupang itu memang ditujukan untuk mendengar dan menyerap langsung aspirasi dari nelayan di Kota Kupang
.
Ketua Seksi Informasi dan Komunikasi HNSI Kota Kupang, Wahab Sidin mengatakan selain masalah pemasaran hasil tangkapan, pihaknya juga meminta agar ekspor hasil laut bisa langsung dari NTT.
"Kalau bisa ekspor ikan tuna, cakalang, tongkol, ikan kakap merah, kerapu, anggoli, dan lainnya langsung dari NTT, tidak harus melalui Jawa dan Bali," katanya.
Selama ini, kata dia, ikan ini dikirim ke Jawa dan Bali terlebih dahulu baru diekspor. "Mereka yang punya nama, sedangkan ikan dari NTT," kata Wahab Sidin.
Terkait masalah keluhan nelayan ini, anggota DPR-RI Ansy Lema mengatakan akan menindaklanjuti keluhan ini ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Nelayan Kupang kesulitan pasarkan hasil tangkapan
Anggota DPR-RI, Fransiskus Ansy Lema (kiri) sedang berdiskusi dengan nelayan Kota Kupang, (ANTARA FOTO/Istimewa)
Kalau bisa ekspor ikan tuna, cakalang, tongkol, ikan kakap merah, kerapu, anggoli, dan lainnya langsung dari NTT, tidak harus melalui Jawa dan Bali
