NTT Kaji Penerapan Kurikulum Pancasila

Selasa, 30 Mei 2017 17:12 WIB

Gubernur NTT Frans Lebu Raya (tengah) ketika bersama Presiden Joko Widodo (kanan) di Kupang.

"Di sini, saya mengusulkan agar Pancasila dikaji dan diterapkan dalam mata pelajaran di sekolah-sekola di NTT," kata Gubernur NTT Frans Lebu Raya.

Kupang (Antara NTT) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sementara mengkaji kurikulum pendidikan Pancasila untuk diterapkan pada lembaga pendidikan mulai dari tingkat pendidikan dasar (SD) hingga sekolah menengah di daerah ini.

"Di sini, saya mengusulkan agar Pancasila dikaji dan diterapkan dalam mata pelajaran di sekolah-sekola di NTT," kata Gubernur NTT Frans Lebu Raya di sela membuka kegiatan Seminar Nasional Kebangsaan yang digelar bersama Forum Pembaruan Kebangsaan setempat. Acara ini dihadiri sedikitnya 300 orang dari berbagai kalangan pemerintah, swasta, dan elemen masyarakat di Kupang, Selasa.

Jika Pancasila belum bisa dimasukkan kurikulum nasional, lanjut dia, akan diterapkan dalam kurikulum lokal sehingga diajarkan di sekolah-sekolah.

Ia juga berharap ada satu wadah atau lembaga yang dibentuk pemerintah secara khusus menangani ideologi Pancasila.

"Kalau dahulu masa Orde Baru ada BP7 (Badan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila), ke depan ini mudah-mudahan ada wadah serupa yang betul-betul secara khusus mengurus ideologi Pancasila," katanya.

Menurut dia, wadah yang dimaksud penting karena ideologi Pancasila menyangkut mati hidupnya bangsa Indonesia.

"Contohnya perikanan saja diurus khusus satu kementerian, masa ideologi tidak ada yang mengurusnya, padahal menyangkut mati dan hidupnya bangsa ini," katanya.

Senada dengan itu antropolog budaya Pater Gregor Neonbasu S.V.D., Ph.D. mengatakan bahwa fungsi BP7 serta Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) perlu dihidupkan kembali di Indonesia.

"Melihat ideologi Pancasila yang saat ini sedang ditantang dengan kehadian ideologi karbitan dari luar ini maka fungsi dan peran BP7 dan P4 perlu dihidupkan kembali oleh Pemerintah," katanya saat dihubungi Antara di Kupang.

Ketua Dewan Riset Daerah Nusa Tenggara Timur itu memandang penting pola dan sistem Orde Baru melalui peran dan fungsi BP7 dan P4 pada masa sekarang ini.

Menurut dia, ideologi Pancasila sebagai dasar negara saat ini telah ditantang dengan kehadiran ideologi lain dari luar dengan berbagai motif dan label yang ujung-ujungnya hanya memecah-belah.

Dalam konteks mempertahankan keutuhan bangsa, menurut Gregor, peran BP7 dan P4 perlu dihidupkan dan digaungkan hingga ke pelosok-pelosok negeri.

Dengan begitu, kata dia, rasa persatuan dan kecintaan generasi bangsa makin kukuh dan solid menghadapi berbagai tantangan kehadiran ideologi dari luar.

"Selain itu kedambaan kita untuk hidup bernegara secara aman dan damai berdasarakan keempat pilar, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, akan terwujud," katanya.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.