Kupang (Antara NTT) - Warga Kelurahan Manulai II, Kecamatan Alak, Kota Kupang menyerahkan sumber air milik keluarga yang selama ini dikelola sendiri kepada pemerintah setempat untuk selanjutnya dikelola dan disalurkan bagi warga sekitar.
"Penyerahan sudah dilakukan resmi kepada pemerintah dan saya hadir sebagai saksi dalam peristiwa itu," kata Wakil Ketua DPRD Kota Kupang Kristian Baitanu di Kupang, Rabu.
Menurut dia, langkah ini menjadi salah satu aksi nyata solidaritas warga dan kepekaan antarwarga terutama dari pemilik sumber air tersebut. "Tidak main-main ada sebanyak tiga sumber air berupa mata air tanah dengan debit yang cukup kencang," kata politisi Gerindra itu.
Secara kelembagaan kata Kristian, DPRD akan mendorong pemerintah untuk segera menindaklanjutinya dengan membangun infrastruktur pendukung di lokasi itu, baik berupa reservoir dan sejumlah perlengkapannya serta jalan menuju lokasi.
Kota Kupang, memang masih sangat butuh sumber air baku dari keseluruhan sumber air baku yang saat ini berjumlah 18 unit produksi air baku yang bersumber dari sumber air permukaan dan sumber air bawah tanah.
Sumber unit produksi itulah yang saat ini melayani pemenuhan kebutuhan masyarakat yang sudah hampir mencapai 12 ribu pelanggan.
"Dengan segala kondisi debit jika memasuki musim kemarau PDAM sebagai pelaksana lapangan tentu tetap melayaninya dengan pola distribusi dikurangi," katanya.
Dalam konteks ketersediaan unit produksi yang ada itulah, penambahan sumber air baku sangatlah diperlukan seperti halnya pemberian dari masyarakat itu.
Karena itu pemerintah diharap bisa segera menindaklanjuti hal itu untuk bisa segera memanfaatkan sumber air pemberian masyarakat itu untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan warga.
Wakil Wali Kota Kupang Hermanus Man pada kesempatan terpisah menegaskan bahwa pemerintahannya terus mendorong realisasi kerja sama dengan Blud-SPAM milik Pemerintah Provinsi NTT untuk mengatasi krisi air bersih daerah itu.
"Kita pastikan kerja sama itu akan segera terlaksana dalam waktu dekat. Pemerintah Kota Kupang tak mempertimbangkan pola kerja samanya, asalkan saat putar keran, air ngalir," kata Hermanus.
Dia mengatakan, memang secara kelembagaan Pemerintah Kota Kupang memiliki PDAM yang menyalurkan pemenuhan kebutuhan air bersih warga di wilayah ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur ini.
Namun demikian, masih terbatas soal sumber air baku yang kemudian memberikan dampak, kurangnya pasokan ke rumah warga, jika musim kemarau tiba seperti saat ini. "Makanya kerja sama itu untuk kepentingan pemanfaatan sumber air bakunya," kata Hermanus.
Menurut dia, kerja sama Blud-Spam menjadi yang lebih realistis dan ideal di tengah percepatan pemenuhan air bersih warga daerah ini.
Saat ini Blud-Spam sedang mengelola Bendungan Tilong sebagai salah satu sumber air baku di wilayah ini. Oleh karena itu, dengan kerja sama tersebut, pemanfaatan sumber air baku Bendungan Tilong itu bisa langsung dilakukan. "Warga langsung bisa menikmatinya," kata Hermanus.
Secara keseluruhan, kata Hermanus, Pemerintah Kota Kupang menyediakan lima langkah strategis untuk menuntaskan persoalan air bersih warga di daerah itu yang selalau alami krisis jika kemarau tiba.
Langkah pertama, merehabilitasi jaringan milik Pemerintah Kabupaten Kupang yang ada di wilayah Kota Kupang.
Tujuan rehabilitasi ini untuk memungkinkan terjadinya peremajaan seluruh jaringan milik PDAM Kabupaten Kupang untuk pelayanan yang lebih baik, jika kerja sama antara dua wilayah ini berjalan.
Langkah berikut, melakukan kerja sama dengan Badan Layanan Umum Daerah (Blud) SPAM milik Pemerintah provinsi yang dikendali Dinas PUPR. Blud-Spam itulah yang saat ini mengelola sumber air baku dari Bendungan Tilong. "Nah kerja sama itu akan memungkinkan kita mendapat layanan air yang bersumber dari Tilong. Langkah ini yang sedang pemerintah fokus," katanya.
Selanjutnya, yang dilakukan Pemerintah Kota Kupang adalah melakukan eksplorasi sendiri terhadap seluruh sumber mata air baku yang ada baik yang berada di wilayah Kota Kupang juga di Kabupaten Kupang.
Langkah ke empat yang akan dilakukan, yaitu kerja sama pemanfaatan sumber air baku bersama, dengan sistem pemanfaatan `water meter` dari setiap sumber air baku milik PDAM Kabupaten Kupang.
Dalam konteks kerja sama ini, Pemerintah Kota Kupang merancang memperoleh Rp300 per meter kubik. "Ya tentunya ini masih rancangan dan akan dibicarakan leboh detail soal teknisnya," kata Hermanus.
Selanjutnya untuk langkah kelima, adalah upaya percepatan pembangunan Bendungan Kolhua, di Kecamatan Maulafa.
Terhadap pembangunan Bendungan Kolhua ini, upaya pembebasan lahan masih terus dilakukan Pemerintah Provinsi sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan yang ada.
"Pemerintah Kota Kupang Berharap upaya pembebasan lahan bisa segera selesai, agar pelaksanaan pembangunannya bisa dilakukan segera," katanya.
