Kupang (ANTARA) - Warga pengungsi terdampak badai Siklon Tropis Seroja yang tinggal di sekitar daerah aliran sungai (DAS) di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur menyatakan setuju direlokasi oleh pemerintah setempat untuk menghindari dampak kejadian serupa di kemudian hari.
Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiksodat saat menyambangi para pengungsi di Gereja GMIT Kaisarea, Kelurahan Kolhua, Kota Kupang, Senin (12/4), menanyakan langsung para pengungsi yang tinggal di sekitar DAS di Kota Kupang.
"Yang (rumahnya, red.) rusak berat dan yang ada di sekitar daerah aliran sungai, keputusan Pemerintah Kota Kupang akan direlokasi. Tinggal di tempat yang lebih bagus, Kalau sudah tinggal di situ, nanti saat hujan lebat tidak ada kekhawatiran yang berlebihan lagi. Setuju direlokasi?" kata gubernur dengan nada tanya dalam kunjungan yang didampingi Wali Kota Kupang Jefriston Riwu Kore.
"Setuju," kata warga beramai-ramai.
Gubernur Viktor mengatakan sambil menunggu pembangunan rumah di tempat relokasi, pemerintah pusat khususnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyiapkan dana bagi masyarakat yang akan direlokasi untuk sewa tinggal di rumah-rumah kerabat atau keluarga.
Langkah ini guna menghindari penyebaran COVID-19 jika pengungsi tinggal di lokasi pengungsian dalam waktu yang lama.
"Besaran biaya sewa ini adalah Rp500 ribu per kepala keluarga," katanya.
Khusus untuk warga yang rumahnya rusak ringan, kata dia, Pemerintah Kota Kupang dan pemprov akan memberikan bantuan secepatnya sehingga masyarakat yang ada di tempat pengungsian segera menempati rumahnya kembali.
"Yang rusak-rusak ringan agar kita langsung memberikan bantuan baik seng, paku, maupun kayu agar mereka segera diperbaiki sehingga mereka bisa kembali ke rumahnya secepatnya," kata dia.
Dalam kesempatan itu ia juga mengingatkan bahwa batas akhir verifikasi lahan untuk relokasi paling lama Rabu (14/4).
Ia mengatakan lahan yang disiapkan harus dipastikan bebas dari berbagai persoalan serta jumlah kepala keluarga yang direlokasi juga harus jelas sehingga secepatnya dikirimkan ke pemerintah pusat untuk segera ditangani.
"Dana untuk pembangunan berasal dari pemerintah pusat," katanya.
Baca juga: Gubernur minta warga terdampak bencana di Kota Kupang direlokasi
Baca juga: Gubernur NTT: Status bencana nasional tidak diperlukan
