Komisi V DPR apresiasi pembangunan jalan dan air

id Komisi

Komisi V DPR apresiasi pembangunan jalan dan air

Presiden Joko Widodo (kiri) dan Wapres Jusuf Kalla

"Pembangunan jalan dan air dalam masa pemerintahan Jokowi-JK perlu mendapat apresiasi, karena mengalami kemajuan yang sangat signifikan," kata Fary Djemi Francis.
Kupang (Antaranews NTT) - Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemi Francis mengapresiasi capaian pembangunan jalan dan sumber daya air yang mengalami peningkatan yang signifikan selama masa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla

"Pembangunan jalan dan air dalam masa pemerintahan Jokowi-JK perlu mendapat apresiasi, karena mengalami kemajuan yang sangat signifikan," kata Ketua Komisi V DPR yang bermitra dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) itu kepada wartawan di Kupang, Rabu.

Politisi Partai Gerindra dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur mengatakan dalam catatan komisinya, pembangunan jalan nasional yang sudah direalisasikan hingga tahun 2017 mencapai 2.623 kilometer dari target lima tahun sepanjang 2.650 kilometer.

"Khusus untuk pembangunan jalan bebas hambatan meski dikebut lagi oleh pemerintah karena dari target sepanjang 1.027 kilometer, tercapai saat ini baru 586 kilometer," katanya.

Sementara itu, untuk pembangunan jembatan sudah mencapai 23.601 meter dari yang ditargetkan 29.859 meter selama lima tahun.

"Kami akui mitra kami Kementerian PUPR memang cukup kebut soal pembangunan jalan ini karena kalau kita lihat capainnya naik begitu cepat," kata Fary Francis.

Sementara pembangunan sumber daya air berupa bendungan juga sudah mencapai lebih dari 50 persen atau terealisasi sebanyak 39 bendungan dari yang ditargetkan sebanyak 65 bendungan.

Sementara untuk pembangunan embung, katanya, sejauh ini sudah mencapai 844 buah dari target 1.088 embung.

Namun demikian, ia memberikan catatan khusus untuk pembangunan sumber daya air terutama pada jaringan irigasi karena capainnya belum sejalan dibandingkan pembangunan bendungan dan embung yang ada.

Ia menjelaskan, pembangunan jaringan irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah pusat baru mencapai 232.043 hektare dari target seluas 561.000 hektare.

Sementara itu yang masih jauh di bawah target yakni pembangunan jaringan irigasi yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota karena baru dibangun 33.537 hektare dari target 438.000 hektare.

"Ini yang menjadi catatan kami soal sumber daya air, meskipun bendungan dan embung sudah dibangun banyak tapi harus diikuti dengan jaringan irigasinya sehingga masyarakat petani kita bisa merasakan langsung manfaatnya," demikian Fary Djemi Francis.