Cagub NTT jangan sebarkan isu SARA

id PWNU

Cagub NTT jangan sebarkan isu SARA

Ketua PWNU Nusa Tenggara Timur Jamal Ahmad (ANTARA Foto/Benny Jahang)

Pimpinan Wilayah NU NTT mengimbau para calon Gubernur-Wakil Gubernur NTT periode 2018-2023 agar tidak menyebarkan isu SARA dalam sisa masa kampanye ini.
Kupang (AntaraNews NTT) - Pimpinan Wilayah Nahdatul Ulama (PWNU) Nusa Tenggara Timur Jamal Ahmad mengimbau para calon Gubernur-Wakil Gubernur NTT periode 2018-2023 agar tidak menyebarkan isu SARA dalam sisa masa kampanye ini.

"Kami berharap agar semua calon Gubernur-Wakil Gubernur NTT tetap fokus pada program kerjanya sehingga didukung pemilih saat menjatuhkan pilihan pada 27 Juni 2018," kata Jamal Ahmad ketika dihubungi Antara di Kupang, Minggu (17/6).

Ia menegaskan isu SARA harus dihindari sejauh mungkin dari situasi politik pilkada saat ini, tetapi para kandidat tetap fokus pada visi dan misi serta program kerjanya masing-masing.

Jamal mengatakan hal itu terkait kencangnya isu-isu SARA yang dihembuskan berbagai pihak melalui media sosial menjelang pemilihan Gubernur NTT pada 27 Juni 2018.

"Kampanye mengatasnamakan suku dan agama merupakan politik yang tidak profesional.Para calon lebih elegan berbicara tentang program kerja untuk meyakinkan pemilih dari pada menghembuskan isu-isu kesukuan dalam melakukan kampanye," kata Jamal.

Baca juga: Lipsus - Menghindari politisasi SARA dalam pilkada

Jamal mengatakan, calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTT seharusnya mampu menjelaskan secara transparan berbagai program kerja untuk menyakinkan pemilih sehingga dipilih warga NTT.

Menurut Jamal, masyarakat NTT sudah cerdas dalam memilih calon gubernur dan wakil gubernur NTT yang akan dipilihnya pada 27 Juni nanti.

"Masyarakat NTT sudah cerdas untuk memilih pemimpinnya. Calon kepala daerah yang memiliki program kerja yang terukur dan jelas akan dipilih rakyat NTT," tegas Jamal.

Ia berharap, calon gubernur dan wakil gubernur yang memimpin NTT, merupakan figur yang sejuk serta mengayomi kepentingan umat beragama di NTT.

Baca juga: Sulit hindari politisasi SARA dalam Pilgub