"Siapa pun yang akan terpilih menjadi gubernur, haruslah memimpin daerah ini dengan hati agar mampu mentransformasikan kekuasaannya kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi," kata Ferdi Tanoni kepada pers di Kupang, Senin (25/6), terkait pelaksanaan Pilgub NTT pada 27 Juni 2018.
Ia mengatakan kekuasaan sebagai Gubernur NTT yang diterima merupakan anugerah dari Tuhan pencipta langit dan bumi untuk mensejahterahkan rakyat NTT, sehingga tak ada gunanya jika memimpin daerah ini harus dengan menggunakan tangan besi.
Penggagas dan pemrakarsa terbentuknya Kota Kembar Kupang-Palmerston Australia Utara ini memberikan alasan bahwa NTT mesti dipimpin dengan hati dan mampu melakukan transformasi kekuasaan dan dikembalikan kepada rakyat yang berdaulat.
Sebab, empat pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur NTT periode 2018-2023 dalam kampanye perebutan kekuasaan memberikan janji-janji untuk melakukan perubahan NTT demi kesejahteraan seluruh rakyat NTT.
Baca juga: Esthon-Chris : Menang kalah itu rencana Tuhan
Dengan demikian, kata pemerhati masalah Laut Timor itu, rakyat NTT yang berada di gunung, lembah dan pulau-pulau terpencil dan terluar yang selama ini terlupakan, tidak boleh terlupakan lagi.
Tanoni berpendapat hal-hal yang paling mendasar dan merupakan tuntutan daerah dan rakyat NTT yang perlu dijadikan prioritas utama adalah masalah regional, nasional dan internasional untuk mempercepat perubahan NTT menuju perbaikan tingkat kesejahteraan rakyat.
Pertama soal regional, modernisasi sektor pertanian dan sub sektornya peternakan, perikanan, kehutanan serta pariwisata harus segera dilakukan, karena NTT sangat potensial.
Kedua soal nasional, NTT berada pada posisi terluar atau pagarnya NKRI di selatan Indonesia Timur, berada di tiga Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), dan dua diantaranya meliputi perairan NTT yakni, ALKI II melintasi Laut Sulawesi, Selat Makassar, Laut Flores dan Selat Lombok.
Kemudian ALKI III melintasi Samudra Pasifik, Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, Selat Ombai dan Laut Sawu. "Jika melihat potensi geografisnya maka NTT memegang peran penting dalam masalah pertahanan dan keamanan negara," katanya.
Baca juga: Marhaen optimistis keluar sebagai pemenang dalam Pilgub NTT
Di samping itu, NTT yang berpenduduk tidak lebih dari 5 juta jiwa ini sangat tidak pantas untuk dijadikan daerah asal transmigran dan daerah asal perekrutan tenaga kerja (TKI/TKW) ke luar negeri.
"Hal ini harus segera dihapus dan dikahiri dengan penciptaan kawasan-kawasan ekonomi baru berskala kecil dan sedang yang tersebar di seluruh pelosok pedesaan yang selaras dengan titik kuat masing-masing kawasan sehingga secara otomatis akan menciptakan lapangan kerja," katanya.
Ketiga soal internasional, NTT khusunya Timor Barat berbatasan langsung dengan Australia dan Timor Leste dimana masalah batas perairan RI-Australia-Timor Timur di Laut Timor harus segera dibatalkan dan dirundingkan kembali.
Tanoni mengatakan Australia secara sepihak telah mencaplok wilayah Laut Timor seluas 85 persen sejak tahun 1972 dan menguras kekayaan alam utamanya minyak dan gas bumi yang berskala dunia ini untuk kesejahteraan bangsa Australia.
Disamping itu NTT harus dipersiapkan menghadapi era perdagangan bebas atau Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) yang akan dimulai pada tahun 2020 dimana NTT khususnya Timor Barat secara geografis berada dalam proros Asia Pasifik itu.
"Jangan membiarkan kebijakan Pemerintah Pusat pada masa lalu yang keliru itu dan telah memiskinkan daerah dan rakyat NTT secara sistematis ini terus berlanjut. Saya pikir apa yang saya sampaikan ini senafas dengan program Nawacita Presiden Joko Widodo yang akan membangun Indonesia mulai dari pinggir NKRI," demikian Ferdi Tanoni.
Baca juga: Viktor-Joss siap terima hasil Pilgub 2018
