Kupang (ANTARA) - Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor B Laiskodat mengimbau kepada seluruh kepala daerah se-provinsi kepulauan itu untuk wajib mendukung penuh Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Indonesia (RAN PASTI).
“Saya mengajak kita semua untuk bekerja maksimal dalam pengentasan kemiskinan dan menurunkan angka stunting," kata Gubernur dalam keterangan tertulis dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang diterima ANTARA di Kupang, Jumat, (4/3).
Dikatakan, mulai hari ini, diperintahkan kepada semua jajaran dan seluruh kepala daerah se-NTT untuk menggunakan data akurat yang dimiliki Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam memetakan keluarga yang memiliki anak stunting dan keluarga yang berpotensi stunting.
Orang nomor satu di NTT itu merasa malu karena nama NTT hanya dikenal masyarakat luar sebagai “juaranya” kemiskinan dan angka stunting saja.
Ia memerintahkan agar data tentang keluarga yang "by name by addres" milik BKKBN sangat memudahkan Pemprov NTT untuk mengintervensi keluarga yang berpotensi stunting.
Menurut mantan Anggota DPR RI periode 2004 – 2009 dan 2014 – 2019 itu, tidak ada cara lain untuk menurunkan angka stunting selain berkolaborasi dengan semua kalangan di NTT.
Dirinya tidak ingin ada kepala daerah yang hanya “duduk” di kantor saja tetapi harus turun langsung ke desa-desa untuk memonitor langsung soal stunting di daerahnya masing-masing.
“Jika ada program yang tidak berjalan dengan benar di daerah, saya akan salahkan kemana saja bupati dan wali kotanya selama ini. Saya tidak mau lagi mendengar kabar ada 90 persen ibu-ibu warga Kabupaten Malaka yang kadar HB nya di bawah 90," tegas dia.
Ia juga tak ingin lagi jika berkunjung ke daerah-daerah hanya mendapat laporan soal luas wilayah atau jumlah penduduk. Karena itu mulai Viktor ingin ada laporan berapa orang yang hamil di desa, berapa anak stunting yang ada. Terkait data-data di luar stunting menurutnya bisa ia cari sendiri dari internet.
Sementara itu, Bupati Manggarai Timur Agas Andreas yang hadir dalam acara sosialisasi RAN PASTI di Kupang mengakui sangat terbantu dengan data dan program yang dimiliki BKKBN.
“Saya bertekad dengan arahan jelas dan tegas dari Gubernur NTT serta bimbingan teknis dari BKKBN akan bisa menurunkan stunting di daerah saya,” tutur Agas Andreas.
Baca juga: BKKBN sebut 15 kabupaten di NTT darurat kekerdilan
Rangkaian acara sosialisasi RAN PASTI di NTT ini menjadi penting dan strategis untuk lebih memperkuat koordinasi dan kesepahaman tentang mekanisme tata kerja, pemantauan, pelaporan, evaluasi dan skenario pendanaan stunting di daerah-daerah.
Baca juga: Program Bulog peduli gizi upaya turunkan angka kekerdilan di NTT
Berdasar Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021 NTT memiliki 15 kabupaten berkategori “merah”. Pelabelan status merah tersebut berdasarkan prevalensi stuntingnya masih di atas 30 persen.
