Flores Timur hibahkan lahan untuk KKP

id SEKJEN

Flores Timur hibahkan lahan untuk KKP

Wakil Bupati Flores Timur Agustinus Payong Boli (kanan), Kamis (6/9) di Kupang, Nusa Tenggara Timur, menyerahkan dokumen berupa lahan hibah kepada Sekjen KKP Nilanto Perbowo (tengah) untuk pembangunan Kantor Satgas Pengawasan Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Flores Timur. (ANTARA Foto/Asis Lewokeda)

Pemerintah Kabupaten Flores Timur menghibahkan lahan seluas setengah hektare kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk pembangunan kantor Satgas Pengawasan Kelautan dan Perikanan di ujung timur Pulau Flores itu.
Kupang (AntaraNews NTT) - Pemerintah Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur menghibahkan lahan seluas setengah hektare kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk pembangunan kantor Satgas Pengawasan Kelautan dan Perikanan di ujung timur Pulau Flores itu.

Penyerahan dokumen lahan hibah tersebut dilakukan oleh Wakil Bupati Flores Timur Agustinus Payong Boli di sela-sela acara peresmian Kantor Satuan Kerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kupang yang dilakukan oleh Sekretaris Jenderal KKP Nilanto Perbowo di Kupang, Kamis (6/9).

Agustinus Payong Boli pada kesempatan itu mengatakan, pemerintah daerah memberikan lahan secara cuma-cuma dengan tujuan mendukung kerja satuan tugas pengawasan kelautan dan perikanan di wilayah paling timur Pulau Flores itu.

"Tanah sudah diberikan gratis tapi gedung dan sarana prasarananya belum sehingga kami berharap pikak KKP bisa memberikan dukungan untuk itu," katanya.

Ia mengatakan, wilayah perairan di Flores Timur sebagai kabupaten kepulauan yang terdiri dari Flores Timur daratan, Pulau Adonara dan Pulau Solor, serta pulau-pulau kecil lainnya membutuhkan upaya pengawasan yang memadai.

Baca juga: Pemerintah dorong nelayan ikut asuransi
Baca juga: Sudah tiga pekan nelayan cakalang Kupang tidak melaut
Pemerintah Kabupaten Flores Timur membakar kapal nelayan setelah kedapatan membom ikan di wilayah perairan setempat. (ANTARA Foto/Frano Tukan)
Hanya saja, lanjutnya, masih terdapat kekurangan sejumlah aspek penunjang pengawasan seperti kurangnya personel pengawas, kapal patroli, maupun kendaraan untuk mobilisasi di darat.

"Kami berharap mudah-mudahan pihak kementerian bisa membantu sehingga masyarakat di sana bisa mengandalkan laut sebagai masa depannya," katanya.

Ia mengatakan, pemerintahannya bersama Bupati Antonius Gege Hadjon berkomitmen untuk terus menjaga sumber daya kelautan dan perikanan melalui misi penyelamatan laut.

Untuk itu, lanjutnya, upaya penertiban terhadap aksi-aksi ilegal fishing tetap dilakukan. Ia mencontohkan seperti penenggelaman dua kapal nelayan yang melakukan pengeboman ikan pada waktu lalu.

"Selama setahun terkahir ini kami juga sudah melepasliarkan lebih dari 40 jenis hewan laut yang dilindung, selain itu juga membentuk kelompok masyarakat pengawas," katanya.