"Proses penyelesaiannya (sengketa) terkesan berlarut-larut, sebab sejak 2006 saya terlibat dalam berbagai urusan dan diskusi soal penanganan tapal batas, sepertinya tidak ada titik terang menuju sebuah penyelesaian yang permanen," katanya kepada Antara di Kupang, Rabu (19/9)
Pater Gregorius yang juga antropolog budaya mengemukakan hal itu menanggapi pertanyaan seputar belum tuntasnya penyelesaian sengketa tapal batas antara Indonesia dan Timor Leste di wilayah Naktuka dan Manusasi di Kabupaten Kupang dan Timor Tengah Utara.
Sejumlah negosiator, kata dia, sudah dikirim pemerintah Indonesia ke wilayah tapal batas itu dan sudah ada juga pembicaraan dengan pihak dari Timor Leste, namun hingga kini belum ada juga titik temu.
"Kesan saya secara umum, pemerintah pusat tidak serius menangani persoalan tapal batas secara permanen. Semuanya menggantung, seperti tampak dalam pertemuan di Rektorat Undana yang tidak dihadiri oleh Rektor Prof Ir Fred Benu," katanya.
Baca juga: Timor Leste bangun jalan ke lahan sengketa
Rohaniwan Katolik itu juga mengatakan bahwa dalam diskusi tersebut sebagai rekomendasi tunggal pemerintah pusat diminta untuk kalau bisa mempercayakan Undana menjaring kerja sama dengan beberapa perguruan tinggi di Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam rangka membuat studi etnografi lengkap.
Hal ini bertujuan agar dalam memetakan persoalan itu dilakukan secara lebih rill, arif dan bijaksana dan diyakni tidak berlarut-larut.
"Namun, berbagai dasar argumentasi yang kita sampaikan selalu disanggah dan disikat serta dilawan habis-habisan oleh pihak Timor Leste karena kurang koordinasi di antara kita," katanya.
Di sisi lain, kata dia, jika kedua belah pihak duduk bersama selama ini untuk berdiskusi dan lain-lain, sudah direkayasa sedemikian rupa sehingga siapa pun yang berbicara harus sesuai dengan logika penyelesaian yang sudah direkayasa terlebih dahulu.
"Jika seperti ini, maka pemerintah sendiri yang tampaknya tidak mau serius untuk menyelesaikan sengketa tapal batas secara permanen antara Indonesia-Timor Leste, tetapi memberi ruang kepada warga untuk merekayasa persoalan sesuai dengan keinginannya," demikian Pater Gregorius Neonbasu SVD.
Baca juga: Masyarakat Adat Dilibatkan Dalam Sengketa Perbatasan
