Permintaan jatah menteri merusak watak presidensial

id kabinet jokowi marianus kleden tentang

Marianus Kleden. (ANTARA FOTO/Bernadus Tokan)

"Tentang ramai-ramainya parpol meminta kursi menteri, ini sesungguhnya sikap merusak watak presidensial dari kabinet kita," kata Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisip) Unwira Dr Marianus Kleden.
Kupang (ANTARA) - Pengamat politik dari Universitas Katolik Widya Mandira (Unwira) Kupang Dr Marianus Kleden menilai, sikap partai politik yang meminta jatah kursi menteri hanya akan merusak watak presidensial.

"Tentang ramai-ramainya parpol meminta kursi menteri, ini sesungguhnya sikap merusak watak presidensial dari kabinet kita," kata Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisip) Unwira itu kepada ANTARA di Kupang, Senin (19/8).

Menurut dia, kabinet Indonesia adalah kabinet presidensial, di mana urusan menteri adalah sepenuhnya hak prerogatif presiden. Artinya, partai-partai politik tidak perlu merecoki kewenangan presiden dengan meminta jatah kursi menteri.

Dia mengatakan, kekuasaan parpol sesungguhnya confined within the boundaries of parliament. "Kalau parpol melanggar justru dia merusak tatanan negara," katanya menjelaskan.

Karena itu, Jokowi harus tampil sebagai strong president layaknya Bung Karno dan Soeharto yang tidak mau dirinya diintervensi oleh partai. Indonesia pernah punya pengalaman buruk dengan kabinet parlementer, dan Jokowi akan kesulitan mengendalikan kabinetnya bila partai-partai terus merengek minta kursi kabinet.

Baca juga: Jokowi perlu pertimbangkan putra NTT masuk dalam kabinet kerja
Baca juga: NTT harapkan ada perwakilannya di Kabinet Kerja Jokowi
Pewarta :
Editor: Laurensius Molan
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar