#MANTAN NAPI KORUPTOR

Pakar hukum administrasi negara dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Dr. Johanes Tuba Helan, SH. MHum mengatakan, pemberian remisi khusus Lebaran 2020 selama 2 bulan kepada terpidana mantan ...

Pengamat hukum tata negara Dr Johanes Tuba Helan menduga adanya tumpang tindih kepentingan dalam pelaksanaan sistem pemilihan umum (Pemilu) secara serentak terutama dalam pelaksanaan kampanye ...

Akademisi dari Universitas Muhammadiyah Kupang Dr Ahmad Atang, MSi mengatakan partai politik harus lebih selektif dalam merekrut figur pemimpin untuk dicalonkan dalam setiap momentum Pilkada. ...

Pakar hukum administrasi negara dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang Dr Johanes Tubahelan SH.MHum mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memberikan ruang bagi mantan narapidana ...

Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Kupang Dr Ahmad Atang MSi menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memberikan ruang bagi mantan narapidana koruptor untuk ikut dalam kontestasi ...

Relasi antara pemilih dengan pemimpin dalam prosesi pemilihan kepala daerah (pilkada), memang saling berhubungan dan tak terpisahkan antara satu dengan yang lainnya. Ekspetasi masyarakat sebagai ...

Akademisi dari Universitas Muhammadiyah Kupang DrAhmad AtangMSi mengatakan setiap warga bangsa, termasuk eks nara pidana koruptor memiliki hak politik untuk menjadi calon kepala daerah ...

Juru bicara KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur Yosafat Koli mengatakan hingga Kamis (12/7) pagi belum ada partai politik yang memasukkan berkas bakal calon anggota legislatif ...

Akademisi dari Universitas Nusa Cendana Kupang Dr Johanes Tuba Helan berpendapat, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu tidak memiliki kewenangan untuk ...

Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Kupang Dr Ahmad Atang mengatakan, keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang melarang mantan nara pidana koruptor jadi calon ...