Kupang (ANTARA) - Pakar hukum administrasi negara dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Dr. Johanes Tuba Helan, SH. MHum mengatakan, pemberian remisi khusus Lebaran 2020 selama 2 bulan kepada terpidana mantan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Direktorat Jenderal Pajak Gayus Tambunan adalah legal.
"Setiap nara pidana berhak mendapat remisi hari raya keagamaan dan hari Proklamasi Kemerdekaan RI, termasuk Gayus Tambunan. Jadi remisi untuk Gayus legal dan tidak perlu diperdebatkan," kata Johanes Tuba Helan kepada ANTARA di Kupang, Jumat (29/5).
Dia mengemukakan hal itu, berkaitan dengan reaksi seputar pemberian remisi khusus Lebaran 2020 selama 2 bulan kepada terpidana mantan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Direktorat Jenderal Pajak Gayus Tambunan.
Menurut dia, Gayus Tambunan sudah cukup lama menjalani hukuman penjara sehingga berhak untuk mendapatkan remisi, sama seperti napi lainnya.
Baca juga: Pakar: Perppu nomor 1 Tahun 2020 tak melindungi koruptor
Baca juga: Pakar: tidak ada ruang lagi pisahkan pemilu
Untuk diketahui, Gayus merupakan terpidana perkara suap, pencucian uang, gratifikasi, dan pemalsuan paspor.
Total hukuman yang diterima Gayus adalah 30 tahun pidana penjara, dan saat ini Gayus mendekam di Lapas Gunung Sindur, Bogor.
Sebelumnya, Kabag Humas dan Protokol Ditjenpas Kementerian Hukum dan HAM Rika Aprianti menjelaskan alasan pemberian remisi kepada Gayus karena berkelakuan baik dan tidak melanggar aturan di dalam lapas.
Pakar : pemberian remisi kepada Gayus Tambunan legal
Pakar hukum administrasi negara dari Undana Kupang, Dr. Johanes Tuba Helan, SH. MHum. (ANTARA/Bernadus Tokan)
Setiap nara pidana berhak mendapat remisi hari raya keagamaan dan hari Proklamasi Kemerdekaan RI, termasuk Gayus Tambunan. Jadi remisi untuk Gayus legal dan tidak perlu diperdebatkan,
