Kupang (ANTARA) - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mendorong pemerintah daerah di Nusa Tenggara Timur (NTT) agar meningkatkan belanja daerah menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
"Realisasi belanja daerah APBD di NTT baru 42,4 persen atau setara Rp12,6 triliun per Triwulan III 2022 sehingga perlu adanya upaya peningkatan," kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi NTT Kemenkeu Catur Ariyanto Widodo dalam keterangan yang diterima di Kupang, Jumat, (11/11/2022).
Catur Ariyanto Widodo mengatakan hal itu berkaitan dengan progres belanja APBD oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di NTT.
Catur menjelaskan realisasi belanja APBD didominasi belanja operasi berupa belanja pegawai, barang dan jasa, belanja bunga, hibah, subsidi, bantuan sosial sebesar Rp8,9 triliun atau 70,7 persen.
Diikuti belanja transfer berupa belanja bagi hasil dan bantuan keuangan yang terealisasi Rp2,05 triliun atau 44,7 persen dan belanja modal Rp1,6 triliun atau 26,5 persen.
Catur mengatakan dengan kondisi realisasi belanja APBD yang masih rendah maka perlu langkah-langkah strategis dari Pemda di NT melakukan percepatan.
"Terutama untuk belanja dengan realisasi di bawah 50 persen agar dapat dipercepat sebelum 2022 berakhir," katanya.
Ia menegaskan belanja APBD memiliki peran strategis dalam mendorong percepatan pemulihan ekonomi daerah dari dampak pandemi COVID-19.
"Belanja pemerintah merupakan pendorong utama perekonomian di NTT karena itu perlu direalisasikan secara optimal agar dapat menggerakkan perekonomian daerah," kata Catur.
Baca juga: DJP: Penerimaan pajak dari pemanfaatan PPS di NTT mencapai Rp195,1 miliar
Baca juga: Kemenkeu sebut proyek Padat Karya di NTT serap 16.902 tenaga kerja
"Realisasi belanja daerah APBD di NTT baru 42,4 persen atau setara Rp12,6 triliun per Triwulan III 2022 sehingga perlu adanya upaya peningkatan," kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi NTT Kemenkeu Catur Ariyanto Widodo dalam keterangan yang diterima di Kupang, Jumat, (11/11/2022).
Catur Ariyanto Widodo mengatakan hal itu berkaitan dengan progres belanja APBD oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di NTT.
Catur menjelaskan realisasi belanja APBD didominasi belanja operasi berupa belanja pegawai, barang dan jasa, belanja bunga, hibah, subsidi, bantuan sosial sebesar Rp8,9 triliun atau 70,7 persen.
Diikuti belanja transfer berupa belanja bagi hasil dan bantuan keuangan yang terealisasi Rp2,05 triliun atau 44,7 persen dan belanja modal Rp1,6 triliun atau 26,5 persen.
Catur mengatakan dengan kondisi realisasi belanja APBD yang masih rendah maka perlu langkah-langkah strategis dari Pemda di NT melakukan percepatan.
"Terutama untuk belanja dengan realisasi di bawah 50 persen agar dapat dipercepat sebelum 2022 berakhir," katanya.
Ia menegaskan belanja APBD memiliki peran strategis dalam mendorong percepatan pemulihan ekonomi daerah dari dampak pandemi COVID-19.
"Belanja pemerintah merupakan pendorong utama perekonomian di NTT karena itu perlu direalisasikan secara optimal agar dapat menggerakkan perekonomian daerah," kata Catur.
Baca juga: DJP: Penerimaan pajak dari pemanfaatan PPS di NTT mencapai Rp195,1 miliar
Baca juga: Kemenkeu sebut proyek Padat Karya di NTT serap 16.902 tenaga kerja