Kupang (AntaraNews NTT) - Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor Bungtilu Laiskodat menyatakan bahwa pemerintahannya berkomitmen ikut mengelola kawasan wisata Taman Nasional Komodo agar objek wisata itu bisa memberikan keuntungan bagi pemerintah daerah.
"Harus dong (ambil bagian mengelola Taman Nasional Komodo). Dengan swasta saja boleh masa dengan Pemda tidak boleh," katanya di Kupang, Selasa, (27/11).
Ia mengatakan hal itu berkaitan dengan rencana Pemerintah Nusa Tengggara Timur ikut ambil bagian dalam pengelolaan kawasan wisata Taman Nasional Komodo di Kabupaten Manggarai Barat, Pulau Flores.
Gubernur Viktor mengatakan telah mendiskusikan rencana tersebut dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). "Pada prinsipnya sudah oke, kita lagi bicarakan teknisnya," katanya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pariwisata NTT Marius Jelamu mengutarakan keinginan pemerintah provinsi untuk ambil bagian mengelola kawasan Wisata Komodo semata-mata agar bisa memberikan kontribusi bagi daerah.
Dijelaskannya, pengelolaan kawasan wisata Komodo selama ini menjadi wewenang Kementerian LHK melalui Balai Taman Nasional Komodo.
Baca juga: Dalam empat bulan TNK hasilkan Rp9,4 miliar
Di sisi lain, lanjutnya, pemerintah provinsi tidak mendapatkan bagian apapun dari pengelolaan objek wisata yang memiliki habitat satwa purba Komodo sebagai salah satu dari tujuh keajabian dunia itu.
Dijelaskannya, pemerintah provinsi masih mencari rancangan bagaimana Pemerintah Provinsi NTT, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, dan Pemerintah Pusat bisa duduk bersama untuk membicarakan wewenang pengelolaan kawasan wisata tersebut.
"Termasuk bagaimana hak untuk mendapatkan bagi hasil dari pendapatan Taman Nasional Komodo itu sendiri," katanya.
Balai Taman Nasional Komodo mencatat nilai pendapatan dari hasil pengelolaan kawasan wisata Komodo pada 2017 mencapai Rp29 miliar.
Sementara itu, dalam kurun Januari-Juni 2018, jumlah pendapatan yang sudah diperoleh sebesar Rp13,5 miliar dengan sumber utama dari penjualan tiket wisata.
Baca juga: Kajian kapasitas TNK selesai tahun ini
"Harus dong (ambil bagian mengelola Taman Nasional Komodo). Dengan swasta saja boleh masa dengan Pemda tidak boleh," katanya di Kupang, Selasa, (27/11).
Ia mengatakan hal itu berkaitan dengan rencana Pemerintah Nusa Tengggara Timur ikut ambil bagian dalam pengelolaan kawasan wisata Taman Nasional Komodo di Kabupaten Manggarai Barat, Pulau Flores.
Gubernur Viktor mengatakan telah mendiskusikan rencana tersebut dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). "Pada prinsipnya sudah oke, kita lagi bicarakan teknisnya," katanya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pariwisata NTT Marius Jelamu mengutarakan keinginan pemerintah provinsi untuk ambil bagian mengelola kawasan Wisata Komodo semata-mata agar bisa memberikan kontribusi bagi daerah.
Dijelaskannya, pengelolaan kawasan wisata Komodo selama ini menjadi wewenang Kementerian LHK melalui Balai Taman Nasional Komodo.
Baca juga: Dalam empat bulan TNK hasilkan Rp9,4 miliar
Di sisi lain, lanjutnya, pemerintah provinsi tidak mendapatkan bagian apapun dari pengelolaan objek wisata yang memiliki habitat satwa purba Komodo sebagai salah satu dari tujuh keajabian dunia itu.
Dijelaskannya, pemerintah provinsi masih mencari rancangan bagaimana Pemerintah Provinsi NTT, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, dan Pemerintah Pusat bisa duduk bersama untuk membicarakan wewenang pengelolaan kawasan wisata tersebut.
"Termasuk bagaimana hak untuk mendapatkan bagi hasil dari pendapatan Taman Nasional Komodo itu sendiri," katanya.
Balai Taman Nasional Komodo mencatat nilai pendapatan dari hasil pengelolaan kawasan wisata Komodo pada 2017 mencapai Rp29 miliar.
Sementara itu, dalam kurun Januari-Juni 2018, jumlah pendapatan yang sudah diperoleh sebesar Rp13,5 miliar dengan sumber utama dari penjualan tiket wisata.
Baca juga: Kajian kapasitas TNK selesai tahun ini