DJPb: Penyaluran dana Perlinsos NTT capai Rp1,09 triliun per Mei 2026

Rabu, 13 Mei 2026 08:33 WIB

Kepala Kanwil DJPb Provinsi NTT Adi Setiawan (kanan). (ANTARA/Yoseph Boli Bataona)

Kupang, NTT (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Nusa Tenggara Timur mencatat penyaluran dana program Perlindungan Sosial (Perlinsos) di provinsi tersebut telah mencapai Rp1,09 triliun.

“Hingga awal Mei 2026, realisasi penyaluran Program Perlinsos di NTT telah mencapai Rp1,09 triliun, ini menjadi bukti nyata kehadiran negara dan peran APBN sebagai shock absorber dalam melindungi kelompok rentan,” kata Kepala Kanwil DJPb Provinsi NTT Adi Setiawan di Kupang, Selasa.

Ia menjelaskan penyaluran program perlindungan sosial (Perlinsos) di NTT tahun 2026 dilakukan melalui beberapa skema utama dengan alokasi anggaran yang signifikan, antara lain Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Untuk PKH, program ini menyasar keluarga miskin dengan komponen ibu hamil/nifas, anak usia dini, anak sekolah, lansia, serta penyandang disabilitas berat. Hingga awal Mei 2026, realisasi PKH di NTT mencapai Rp541,32 miliar untuk 5.200 penerima manfaat.

Program tersebut mewajibkan keluarga penerima untuk mengakses layanan kesehatan seperti posyandu dan puskesmas, serta layanan pendidikan, guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui perbaikan gizi, penurunan angka putus sekolah, dan pengurangan beban ekonomi rumah tangga sangat miskin.

Adapun BPNT bertujuan membantu keluarga penerima manfaat dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari melalui akses terhadap bahan pangan yang layak dan bergizi.

“Realisasi BPNT tercatat sebesar Rp340,89 miliar untuk 366.858 penerima (kumulatif). Dengan jangkauan penerima yang sangat luas, program ini bisa menjadi tulang punggung ketahanan pangan rumah tangga miskin dan rentan,” ujarnya.

Sementara itu, Bantuan Sosial Tunai Kesejahteraan Rakyat (BST Kesra) berfungsi sebagai instrumen kebijakan fiskal yang cepat untuk menjaga daya beli masyarakat miskin dan rentan, sekaligus mendukung pergerakan ekonomi nasional dan daerah.

Di NTT, capaian realisasi BST Kesiapan sampai dengan awal Mei 2026 sebesar Rp146,97 miliar untuk 243.458 penerima (kumulatif).

“Dengan capaian penyaluran bantuan sosial tunai ini diharapkan konsumsi rumah tangga prasejahtera dapat tetap terjaga dan aktivitas ekonomi tetap berputar,” tambah Adi.

Ia menegaskan pemerintah melalui APBN terus memperkuat program bantuan dan perlindungan sosial di Provinsi NTT sebagai bantalan ekonomi bagi masyarakat miskin, rentan, serta kelompok rentan khusus seperti lansia dan penyandang disabilitas.