Kupang (ANTARA) - Ombudsman RI Perwakilan Nusa Tenggara Timur (NTT) meminta layanan ekspor-impor di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain, Kabupaten Belu, yang menjadi perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste, diperbaiki.
"Kami berkoordinasi dengan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dan instansi terkait lain di perbatasan guna mencari solusi perbaikan layanan," kata Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTT Darius Beda Daton dari Atambua, Ibu Kota Kabupaten Belu, Rabu, (21/1/2024).
Hal itu ia sampaikan menyikapi keluhan para eksportir dan pelintas umum yang menggunakan kendaraan bahwa pemeriksaan surat kendaraan tidak dilakukan dalam pos pelayanan ekspor-impor yang disiapkan BNPP.
Akibatnya, pemilik kendaraan harus bolak-balik ke pos pemeriksaan kendaraan yang berlokasi di luar PLBN Motaain. Padahal, BNPP telah menyediakan ruangan pelayanan kepada para petugas di dalam PLBN Motaain.
"Sehingga alur layanan menjadi tambah panjang dan membutuhkan waktu lebih lama," ucap Darius.
Selain layanan pemeriksaan yang tidak sesuai tempat yang disediakan, Ombudsman NTT juga mendapati Terminal Barang Internasional (TBI) Motaain belum beroperasi hingga saat ini karena alasan teknis, padahal telah diresmikan beberapa waktu lalu.
Hal itu menyebabkan pelayanan kargo ekspor-impor belum berpindah ke TBI yang harusnya menjadi pos layanan semua instansi di perbatasan.
Darius menegaskan hal itu dan telah menjalin komunikasi dengan pihak BNPP.
Ia menekankan pentingnya pembenahan layanan ekspor-impor di PLBN Motaain karena PLBN itu menjadi pos lintas batas negara paling ramai kedua setelah PLBN Entikong di Kalimantan.
Hal itu merujuk dari data aktivitas ekspor PLBN Motaain di bulan Januari 2024 yang tercatat mencapai Rp50 miliar, bahkan memiliki nilai ekspor tertinggi di semua PLBN di Indonesia.
Baca juga: Ombudsman tindaklanjuti laporan warga terkait banjir di sekolah
Oleh karena itu, ia berharap ada perbaikan layanan sehingga masyarakat puas dan mendapatkan pelayanan publik yang prima.
Baca juga: Dua kabupaten masuk zona hijau kepatuhan pelayanan publik
Baca juga: Ombudsman NTT minta ASDP benahi layanan penjualan tiket
Baca juga: Ombudsman minta Diskopnakertans NTT tuntaskan laporan ketenagakerjaan
Selain itu, PLBN Motaain pun harus menjadi sentra ekonomi baru sebagaimana yang diharapkan oleh Presiden Joko Widodo.
"Kami berkoordinasi dengan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dan instansi terkait lain di perbatasan guna mencari solusi perbaikan layanan," kata Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTT Darius Beda Daton dari Atambua, Ibu Kota Kabupaten Belu, Rabu, (21/1/2024).
Hal itu ia sampaikan menyikapi keluhan para eksportir dan pelintas umum yang menggunakan kendaraan bahwa pemeriksaan surat kendaraan tidak dilakukan dalam pos pelayanan ekspor-impor yang disiapkan BNPP.
Akibatnya, pemilik kendaraan harus bolak-balik ke pos pemeriksaan kendaraan yang berlokasi di luar PLBN Motaain. Padahal, BNPP telah menyediakan ruangan pelayanan kepada para petugas di dalam PLBN Motaain.
"Sehingga alur layanan menjadi tambah panjang dan membutuhkan waktu lebih lama," ucap Darius.
Selain layanan pemeriksaan yang tidak sesuai tempat yang disediakan, Ombudsman NTT juga mendapati Terminal Barang Internasional (TBI) Motaain belum beroperasi hingga saat ini karena alasan teknis, padahal telah diresmikan beberapa waktu lalu.
Hal itu menyebabkan pelayanan kargo ekspor-impor belum berpindah ke TBI yang harusnya menjadi pos layanan semua instansi di perbatasan.
Darius menegaskan hal itu dan telah menjalin komunikasi dengan pihak BNPP.
Ia menekankan pentingnya pembenahan layanan ekspor-impor di PLBN Motaain karena PLBN itu menjadi pos lintas batas negara paling ramai kedua setelah PLBN Entikong di Kalimantan.
Hal itu merujuk dari data aktivitas ekspor PLBN Motaain di bulan Januari 2024 yang tercatat mencapai Rp50 miliar, bahkan memiliki nilai ekspor tertinggi di semua PLBN di Indonesia.
Baca juga: Ombudsman tindaklanjuti laporan warga terkait banjir di sekolah
Oleh karena itu, ia berharap ada perbaikan layanan sehingga masyarakat puas dan mendapatkan pelayanan publik yang prima.
Baca juga: Dua kabupaten masuk zona hijau kepatuhan pelayanan publik
Baca juga: Ombudsman NTT minta ASDP benahi layanan penjualan tiket
Baca juga: Ombudsman minta Diskopnakertans NTT tuntaskan laporan ketenagakerjaan
Selain itu, PLBN Motaain pun harus menjadi sentra ekonomi baru sebagaimana yang diharapkan oleh Presiden Joko Widodo.