Kupang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur membentuk Tim Akselerasi Percepatan Pembangunan Daerah yang melibatkan lebih dari 250 aparatur sipil negara lintas perangkat daerah guna mempercepat program prioritas seperti peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dan memperkuat penanggulangan kemiskinan, serta program lainnya.
"Tim akselerasi ini dibentuk untuk memastikan program prioritas berjalan lebih cepat, terukur, dan memberikan hasil nyata bagi masyarakat," kata Pelaksana Tugas Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT Lerry Rupidara di Kupang, Rabu.
Ia mengatakan tim tersebut merupakan bagian dari strategi percepatan pembangunan daerah periode 2025-2030 yang berorientasi pada program berdampak langsung bagi masyarakat.
Menurut dia, tim tidak hanya berfungsi sebagai pengendali program, tetapi juga melakukan evaluasi, memberikan rekomendasi, serta merumuskan langkah strategis agar pelaksanaan program lebih efektif di lapangan.
Tim akselerasi itu terdiri atas beberapa kelompok kerja, yakni Tim Akselerasi Dasa Cita, Tim Pendataan dan Penanggulangan Kemiskinan Terpadu, Tim Optimalisasi PAD, Tim Penguatan Ekonomi Kerakyatan, dan Tim Transformasi Komunikasi Pemerintah.
Lerry menjelaskan tim bekerja melalui lima kelompok lintas sektor. Kelompok pertama menangani sektor ekonomi, pangan, industri, energi, dan logistik dengan fokus pada penguatan produksi, distribusi, dan konsumsi.
Kelompok kedua berfokus pada pengembangan UMKM, pariwisata, dan ekonomi generasi muda. Kelompok ketiga menangani infrastruktur, listrik, dan energi baru terbarukan.
Selanjutnya, kelompok keempat berfokus pada sektor pendidikan dan kesehatan, sedangkan kelompok kelima menangani transformasi digital, integrasi program, serta penguatan kolaborasi lintas sektor.
Khusus penguatan ekonomi kerakyatan, kata dia, tim menitikberatkan pada penguatan rantai nilai dari hulu hingga hilir, mulai dari produksi, akses permodalan, distribusi, hingga pemasaran produk lokal.
"Ekonomi NTT harus bertumpu pada ekonomi rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Karena itu, intervensi kita harus dimulai dari produksi hingga pemasaran," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Keuangan Provinsi NTT Beni Menoh mengatakan tim akselerasi juga memiliki mandat khusus mendorong peningkatan PAD yang masih memiliki potensi besar untuk dioptimalkan.
Ia menjelaskan PAD bersumber dari empat komponen utama, yakni pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan yang sah.
"Kontributor terbesar PAD masih berasal dari pajak kendaraan bermotor. Karena itu, kita akan mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak serta optimalisasi potensi pajak lainnya," katanya.
Selain itu, pemerintah juga akan mengoptimalkan retribusi daerah melalui peningkatan layanan serta identifikasi potensi baru. Aset daerah yang belum produktif juga menjadi fokus untuk didorong agar memberikan kontribusi nyata terhadap PAD.