Kupang (Antara NTT) - Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Kupang meminta pemerintah mempercepat urusan dokumen "advice plan" agar SPDN (Solar Packet Diesel Nelayan) Tenau segera beroperasi.

"Kalau sekarang urusannya masih terkendala di dokumen "advice plan" maka kita minta agar Pemerintah Kota Kupang mempercepatnya," kata Kepala Bidang Humas HNSI Kota Kupang, Abdul Wahab Sidin saat dihubungi Antara di Kupang, Rabu (22/2).

Wahab mengaku, pihaknya juga terus mengawal proses pengurusan dokumen "advice plan" yang ditangani Koperasi Lestari sebagai pengelola SPDN bersama pihak pemerintah untuk urusan administrasinya.

"Kami berharap urusannya tidak berbelit-belit sehingga SPDN bisa beroperasi karena sekarang nelayan sudah mulai kembali melaut," katanya

Menurut Wahab yang merupakan nelayan yang bermangkal di TPI Tenau itu, jika SPDN bisa beroperasi maka nelayan bisa menghemat biaya kebutuhan operasional bahan bakar solar.

"Selama ini kan nelayan kalau beli solar di TPI harganya Rp6.000 per liter padahal harga di SPBU Rp5.150 per liter. Kita nelayan memang tidak merasakan BBM bersubsidi," katanya.

Dia mengaku, nelayan setempat sudah menyesalkan kondisi SPDN Tenau yang dibangun dengan sumber dana murni dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Pusat, Kementerian Kelautan dan Perikanan itu, namun belum beroperasi sejak dibangun tahun 2012 lalu.

Sebelumnya, Kepala Koperasi Lestari Rasyid Jamaludin mengatakan pihaknya terus mengupayakan pengurusan dokumen "advice plan" dengan Dinas Pekerjaan Umum Kota Kupang.

"Saya sudah bawa dan tunjuk semua kelengkapan administrasi SPDN tersebut kepada pihak dinas terkait," katanya.

Namun demikian, pihak dinas belum bisa mengeluarkan dokumen "advice plan" karena terkendala status areal lokasi SPDN tersebut.

Rasyid menjelaskan, pihak dinas menganggap letak SPDN tersebut berada di luar wilayah daratan karena merupakan urukan batu dan tanah putih yang sengaja ditimbun, sehingga masuk dalam kategori wilayah laut yang direklamasi.

Namun, reklamasi tersebut sudah diadakan puluhan tahun sebagai penahan gelombang dan membatasi daerah kerja Pelabuhan Perikanan Tenau dengan Pelabuhan Pelindo, katanya.

"Semenjak ibu Menteri Susi datang juga sudah menyaksikan langsung bahwa SPDN sengaja dibangun di ujung lokasi urukan agar kapal nelayan mudah melakukan pengisian bahan bakar," ujarnya pula.

Untuk itu, Rasyid mengatakan segera menemui pimpinan pemerintah Kota Kupang agar bisa mengeluarkan kebijakan untuk mempermulus pengoperasian SPDN tersebut.