Kupang (ANTARA) - Pemerintah dan DPRD Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT) telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp14 miliar untuk membiayai penanganan COVID-19 di daerah ini.
"Kami sudah melakukan realokasi anggaran di APBD. Ada anggaran Rp14 miliar yang dialokasikan untuk penanganan COVID-19," kata Bupati Flores Timur Anton Hadjon, Kamis (16/4).
Dia mengemukakan hal itu, berkaitan dengan instruksi pemerintah pusat kepada seluruh pemerintah di daerah, untuk melakukan realokasi anggaran untuk penanganan COVID-19.
Baca juga: Antisipasi COVID-19, Penumpang kapal tiba di Flores Timur diperiksa kesehatan
Baca juga: Flores Timur karantina 17 warga penumpang KM Lambelu
Menurut dia, dana yang dialokasikan sebesar Rp14 miliar itu, akan dimanfaatkan untuk penanganan kesehatan dan jaring pengaman sosial (JPS) masing-masing sebesar Rp6 miliar, dan Rp2 miliar lainnya untuk ekonomi.
Kesulitan APD
Dia menambahkan, saat ini pemerintah mengalami kesulitan untuk memperoleh alat pengaman diri (APD), khususnya rapid test untuk penanganan warga yang berasal dari daerah terpapar COVID-19.
Menurut dia, pemerintah sudah melakukan pemesanan sejak tiga pekan lalu, tetapi hingga saat ini barang belum juga dikirim ke Flores Timur.
Dia berharap, pemerintah pusat dapat memberikan bantuan peralatan rapid test untuk memperlancar tugas-tugas tim medis dalam menangani orang dari daerah yang terpapar COVID-19.
"Kami sudah memesan rapid test sejak tiga minggu lalu, tetapi sampai sekarang belum juga datang. Kami harapkan ada bantuan dari pemerintah pusat," kata Anton Hadjon.
"Kami sudah melakukan realokasi anggaran di APBD. Ada anggaran Rp14 miliar yang dialokasikan untuk penanganan COVID-19," kata Bupati Flores Timur Anton Hadjon, Kamis (16/4).
Dia mengemukakan hal itu, berkaitan dengan instruksi pemerintah pusat kepada seluruh pemerintah di daerah, untuk melakukan realokasi anggaran untuk penanganan COVID-19.
Baca juga: Antisipasi COVID-19, Penumpang kapal tiba di Flores Timur diperiksa kesehatan
Baca juga: Flores Timur karantina 17 warga penumpang KM Lambelu
Menurut dia, dana yang dialokasikan sebesar Rp14 miliar itu, akan dimanfaatkan untuk penanganan kesehatan dan jaring pengaman sosial (JPS) masing-masing sebesar Rp6 miliar, dan Rp2 miliar lainnya untuk ekonomi.
Kesulitan APD
Dia menambahkan, saat ini pemerintah mengalami kesulitan untuk memperoleh alat pengaman diri (APD), khususnya rapid test untuk penanganan warga yang berasal dari daerah terpapar COVID-19.
Menurut dia, pemerintah sudah melakukan pemesanan sejak tiga pekan lalu, tetapi hingga saat ini barang belum juga dikirim ke Flores Timur.
Dia berharap, pemerintah pusat dapat memberikan bantuan peralatan rapid test untuk memperlancar tugas-tugas tim medis dalam menangani orang dari daerah yang terpapar COVID-19.
"Kami sudah memesan rapid test sejak tiga minggu lalu, tetapi sampai sekarang belum juga datang. Kami harapkan ada bantuan dari pemerintah pusat," kata Anton Hadjon.