Kupang (AntaraNews NTT) - Pemerintahan Bupati Kupang Ayub Titu Eki akhirnya mencairkan sisa dana Pilkada Kabupaten Kupang tahun 2018 sebesar Rp17 miliar untuk mendukung penyelenggaraan pilkada serentak di kabupaten itu pada 27 Juli 2018.
"Sebelumnya, pada tahun 2017, pemerintah Kabupaten Kupang telah mengalokasikan dana pemilu kepada KPU Kabupaten Kupang sebesar Rp4,7 miliar, sehingga total seluruhnya mendekati Rp22 miliar," kata juru bicara KPU Kabupaten Kupang Imanuel Ballo kepada Antara di Oelamasi, Rabu (28/3).
Ia mengatakan lambatnya pencarian dana pilkada serentak tahun 2018 itu karena adanya persoalan teknis yang harus diselesaikan oleh KPU pimpinan Hans Christian Louk bersama pemerintah Kabupaten Kupang.
Menurut dia, persoalan teknis yang menjadi penghambat pencairan dana pilkada tersebut menyangkut mekanisme pertangungawaban keuangan dana hibah kepada penyelengara pilkada.
"Dengan telah direvisinya NPHD itu sehingga dananya bisa dicairkan pemerintah. Semua tahapan pelaksaan pilkada berjalan sesuai agenda yang telah ditetapkan KPU," katanya.
Menurut dia, pemerintah Kabupaten Kupang pada tahun 2017 telah mencarikan dana pilkada tahap pertama Rp4,7 miliar, dan dalam tahun anggaran ini dicairkan lagi sisanya sebesar Rp17 miliar.
Baca juga: Pilkada 2018 - Harmoni perbaiki jalan, Emi jaring anak muda
Baca juga: Pilkada 2018 - Emilia siap jadi ibu bagi NTT
Sementara itu, calon Wakil Bupati Kupang Aljeri Monas mengatakan jika pasangan Hendrik Paut-Aljeri Monas (Harmoni) terpilih dalam pilkada mendatang, maka salah satu program yang hendak dikembankan di Kabupaten Kupang adalah BKS (Brigade Kupang Sehat).
"Pembangunan sektor kesehatan menjadi program prioritas paket Harmoni, sehingga kami telah merancang BKS sebagai program prioritas Harmoni untuk mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat," ujarnya.
Ia mengatakan, layanan kesehatan terhadap masyarakat di pedalaman Kabupaten Kupang belum berjalan maksimal karena minimnya fasilitas kesehatan dan buruknya badan jalan.
"Kita harus siapkan fasilitas layanan kesehatan di desa-desa untuk membantu masyarakat yang kesulitan bepergian karena minimnya sarana transportasi sebagai dampak dari buruknya badan jalan," ujar Monas.
Ia berjanji akan membangun Puskesmas di setiap kecamatan, Puskesmas Pembantu, dan pondok persalinan desa (Polindes) untuk mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Pasangan Harmoni yang diusung Partai Demokrat dan PKPI serta didukung Partai Perindo ini menyatakan optimistis bahwa melalui Program BKS masyarakat tidak akan kesulitan lagi untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
Baca juga: Pilkada 2018 - Pemkab Kupang belum cairkan dana Pilkada
Baca juga: Pilkada 2018 - Dana pengamanan Pilkada 2018 membengkak
"Melalui Program BKS, kami akan menyiapkan mobil ambulans yang dilengkapi dengan fasilitas kesehatan untuk penanganan pasien yang bersifat darurat," ujarnya.
Ia berpendapat pihaknya juga akan menempatkan petugas kesehatan di Puskesmas yang masih kekurangan tenaga medis sehingga pelayanan kesehatan terhadap masyarakat menjadi lebih optimal.
"Inilah problem yang dihadapi pemerintahan sebelumnya, sehingga apa yang kami rancang ini menjadi sebuah kebutuhan yang patut diberikan kepada masyarakat," demikian Aljeri Monas.
"Sebelumnya, pada tahun 2017, pemerintah Kabupaten Kupang telah mengalokasikan dana pemilu kepada KPU Kabupaten Kupang sebesar Rp4,7 miliar, sehingga total seluruhnya mendekati Rp22 miliar," kata juru bicara KPU Kabupaten Kupang Imanuel Ballo kepada Antara di Oelamasi, Rabu (28/3).
Ia mengatakan lambatnya pencarian dana pilkada serentak tahun 2018 itu karena adanya persoalan teknis yang harus diselesaikan oleh KPU pimpinan Hans Christian Louk bersama pemerintah Kabupaten Kupang.
Menurut dia, persoalan teknis yang menjadi penghambat pencairan dana pilkada tersebut menyangkut mekanisme pertangungawaban keuangan dana hibah kepada penyelengara pilkada.
"Dengan telah direvisinya NPHD itu sehingga dananya bisa dicairkan pemerintah. Semua tahapan pelaksaan pilkada berjalan sesuai agenda yang telah ditetapkan KPU," katanya.
Menurut dia, pemerintah Kabupaten Kupang pada tahun 2017 telah mencarikan dana pilkada tahap pertama Rp4,7 miliar, dan dalam tahun anggaran ini dicairkan lagi sisanya sebesar Rp17 miliar.
Baca juga: Pilkada 2018 - Harmoni perbaiki jalan, Emi jaring anak muda
Baca juga: Pilkada 2018 - Emilia siap jadi ibu bagi NTT
Sementara itu, calon Wakil Bupati Kupang Aljeri Monas mengatakan jika pasangan Hendrik Paut-Aljeri Monas (Harmoni) terpilih dalam pilkada mendatang, maka salah satu program yang hendak dikembankan di Kabupaten Kupang adalah BKS (Brigade Kupang Sehat).
"Pembangunan sektor kesehatan menjadi program prioritas paket Harmoni, sehingga kami telah merancang BKS sebagai program prioritas Harmoni untuk mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat," ujarnya.
Ia mengatakan, layanan kesehatan terhadap masyarakat di pedalaman Kabupaten Kupang belum berjalan maksimal karena minimnya fasilitas kesehatan dan buruknya badan jalan.
"Kita harus siapkan fasilitas layanan kesehatan di desa-desa untuk membantu masyarakat yang kesulitan bepergian karena minimnya sarana transportasi sebagai dampak dari buruknya badan jalan," ujar Monas.
Ia berjanji akan membangun Puskesmas di setiap kecamatan, Puskesmas Pembantu, dan pondok persalinan desa (Polindes) untuk mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Pasangan Harmoni yang diusung Partai Demokrat dan PKPI serta didukung Partai Perindo ini menyatakan optimistis bahwa melalui Program BKS masyarakat tidak akan kesulitan lagi untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
Baca juga: Pilkada 2018 - Pemkab Kupang belum cairkan dana Pilkada
Baca juga: Pilkada 2018 - Dana pengamanan Pilkada 2018 membengkak
"Melalui Program BKS, kami akan menyiapkan mobil ambulans yang dilengkapi dengan fasilitas kesehatan untuk penanganan pasien yang bersifat darurat," ujarnya.
Ia berpendapat pihaknya juga akan menempatkan petugas kesehatan di Puskesmas yang masih kekurangan tenaga medis sehingga pelayanan kesehatan terhadap masyarakat menjadi lebih optimal.
"Inilah problem yang dihadapi pemerintahan sebelumnya, sehingga apa yang kami rancang ini menjadi sebuah kebutuhan yang patut diberikan kepada masyarakat," demikian Aljeri Monas.