Maumere (ANTARA) - Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) melakukan pengembangan sumber daya manusia (SDM) pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf) di wilayah Flores, Alor, Lembata, dan Bima (Floratama) melalui bantuan dana pendidikan (beasiswa) bekerja sama dengan Politeknik Pariwisata NHI Bandung.

"Program beasiswa ini mendukung pengembangan parekraf secara integrasi untuk Labuan Bajo Flores yakni Floratama dan membuka akses terhadap pendidikan tinggi," kata Direktur Utama BPOLBF Shana Fatina ketika dihubungi dari Maumere, Selasa, (19/4).

Dalam nota kesepahaman yang ditandatangani secara hybrid dari Labuan Bajo dan Bandung tersebut, penyelenggaraan pendidikan mencakup pendidikan program Diploma IV bagi tiga siswa lulusan SMA/SMK sederajat di wilayah Floratama melalui jalur Beasiswa Utusan Daerah (BUD).

BPOLBF akan membuka pendaftaran bagi siswa lulusan dari desa wisata di wilayah Floratama untuk melanjutkan studi pada bidang pariwisata untuk pengelolaan destinasi. Dengan pendidikan tinggi yang ditempuh itu, BPOLBF berharap tercipta SDM yang cakap dalam mengelola desa wisatanya secara mandiri, sehingga dapat mewujudkan pariwisata berkelanjutan yang dimotori oleh penduduk desa itu sendiri.

Shana mengatakan salah satu pekerjaan rumah yang menjadi fokus BPOLBF juga ialah pengembangan kapasitas masyarakat untuk homestay dan hostel. Dia berharap wisatawan dapat menikmati dan berinteraksi langsung dengan masyarakat untuk mengembangkan ekonomi masyarakat.

Baca juga: Artikel - Menyiapkan hutan Bowosie jadi destinasi wisata alam NTT

Direktur Politeknik Pariwisata NHI Bandung Andar Danova Goeltom mengatakan kerja sama tersebut sangat strategis karena berkaitan dengan pembukaan lapangan kerja dan perputaran ekonomi pada sektor parekraf. Dua klausal utama dalam kerja sama tersebut yakni pengembangan SDM sektor parekraf di wilayah Floratama dan standarisasi kualitas hostel dan homestay di Floratama.

Baca juga: BPOLBF gandeng Undana kembangkan parekraf di NTT

Dia berharap nota kesepahaman tersebut tidak sebatas dokumen saja melainkan dapat diimplementasikan lebih konkret untuk kemajuan sektor parekraf di Indonesia. Nota kesepahaman itu pun akan berlaku selama lima tahun dan dapat diperpanjang sesuai keputusan kedua belah pihak.