Mbay (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur mengusulkan anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 sebesar Rp46 miliar.
"Estimasi sementara yang sudah kami usulkan ke Pemerintah Kabupaten Nagekeo sebesar Rp46 miliar lebih. Dari koordinasi dengan KPU Provinsi NTT juga ada dana sharing," kata Ketua KPU Kabupaten Nagekeo Quirinus Eleuterius di Mbay, Senin, (30/5/2022).
Anggaran yang telah diusulkan tersebut masih berupa estimasi untuk sembilan pasangan calon. Anggaran itu akan digunakan untuk seluruh tahapan pilkada baik dari awal tahapan hingga advokasi hukum bila ada sengketa pilkada.
Berdasarkan rapat koordinasi dengan KPU Provinsi NTT beberapa waktu lalu, kata dia, ada dana sharing pada beberapa item yang diusulkan KPU Kabupaten Nagekeo. Dia menyebut jumlah dana sharing tersebut belum final. Namun, anggaran yang diajukan KPU Nagekeo pun akan berkurang jika digabungkan dengan dana sharing tersebut.
Sambil menunggu persetujuan anggaran yang telah diusulkan dan PKPU terkait tahapan pilkada, KPU Kabupaten Nagekeo melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.
Upaya pemutakhiran data pemilih pun dilakukan melalui koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo. Dari pendataan yang ada, jumlah pemilik berkelanjutan bervariasi setiap bulan, baik bertambah atau berkurang.
Dia pun berharap KPU Kabupaten Nagekeo bisa segera turun langsung ke lapangan baik kecamatan maupun desa untuk melakukan pendataan pada tahun 2022 ini.
"Untuk sementara kami masih tetap sosialisasi lewat sosial media," ucap dia menandaskan.
Baca juga: KPU Flotim ajukan anggaran Pilkada 2024 sebesar Rp70 miliar
Baca juga: KPU Manggarai sebut data pemilih berkelanjutan meningkat
"Estimasi sementara yang sudah kami usulkan ke Pemerintah Kabupaten Nagekeo sebesar Rp46 miliar lebih. Dari koordinasi dengan KPU Provinsi NTT juga ada dana sharing," kata Ketua KPU Kabupaten Nagekeo Quirinus Eleuterius di Mbay, Senin, (30/5/2022).
Anggaran yang telah diusulkan tersebut masih berupa estimasi untuk sembilan pasangan calon. Anggaran itu akan digunakan untuk seluruh tahapan pilkada baik dari awal tahapan hingga advokasi hukum bila ada sengketa pilkada.
Berdasarkan rapat koordinasi dengan KPU Provinsi NTT beberapa waktu lalu, kata dia, ada dana sharing pada beberapa item yang diusulkan KPU Kabupaten Nagekeo. Dia menyebut jumlah dana sharing tersebut belum final. Namun, anggaran yang diajukan KPU Nagekeo pun akan berkurang jika digabungkan dengan dana sharing tersebut.
Sambil menunggu persetujuan anggaran yang telah diusulkan dan PKPU terkait tahapan pilkada, KPU Kabupaten Nagekeo melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.
Upaya pemutakhiran data pemilih pun dilakukan melalui koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo. Dari pendataan yang ada, jumlah pemilik berkelanjutan bervariasi setiap bulan, baik bertambah atau berkurang.
Dia pun berharap KPU Kabupaten Nagekeo bisa segera turun langsung ke lapangan baik kecamatan maupun desa untuk melakukan pendataan pada tahun 2022 ini.
"Untuk sementara kami masih tetap sosialisasi lewat sosial media," ucap dia menandaskan.
Baca juga: KPU Flotim ajukan anggaran Pilkada 2024 sebesar Rp70 miliar
Baca juga: KPU Manggarai sebut data pemilih berkelanjutan meningkat