Kupang (ANTARA News NTT) - Antropolog budaya dari Universitas Widya Mandira (Unwira) Kupang Pater Gregorius Neonbasu SVD, PhD mengusulkan agar Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) tidak mempersulit mahasiswa untuk ikut serta dalam Pemilu 2019.
"Aturan pesta-pesta demokrasi sebelumnya, yang ternyata mempersulit keikutsertaan mahasiswa, semisal e-KTP membuat mahasiswa kita lebih memilih untuk golput dalam setiap pesta demokrasi di Indonesia," katanya di Kupang, Jumat (14/12), berkaitan dengan fenomena golput di kalangan mahasiswa.
Menurut dia jika penyebab mahasiswa memilih golput karena e-KTP, maka pemerintah harus mengeluarkan aturan agar tidak perlu hanya mengandalkan e-KTP sebagai syarat mengikuti pesta demokrasi.
Artinya bahwa jika ada mahasiswa yang tidak memiliki e-KTP, maka bisa diberikan kemudahan seperti ada tanda-tanda pengenal lainnya. "Atau cukup saja keterangan dari dosen (sesepuh kampus), RT/RW dan kepala keluarga masing-masing mahasiswa," ujarnya.
Rohaniwan Katolik itu juga menilai bahwa persoalan terlampau sederhana jika mahasiswa golput hanya karena mereka tidak memiliki e-KTP.
Pater Gregorius menambahkan dari beberapa pesta demokarsi sebelumnya selalu ada alasan masuk akal sampai ada dan banyak mahasiswa memilih golput.
Baca juga: Artikel - Fenomena golput dalam pemilu
Baca juga: Tiga faktor penyebab orang memilih golput
Pertama, banyak mahasiswa yang sudah bersikap kritis ketika menilai beberapa peserta pesta demokrasi yang citra kampanyenya ilogik dan sudah tidak logis, sehingga mereka berpendapat, dari pada ikut pesta demokrasi dan menyesatkan, lebih baik memilih golput saja.
"Kedua hemat saya penyebab utama banyak mahasiswa yang golput bukan karena faktor tidak memiliki e-KTP tapi karena sikap kritis anak-anak muda di lembaga pendidikan tinggi," katanya.
Ia menceritakan beberapa pengalaman yang ia hadapi saat berbincang-bincang dengan beberapa mahasiswa.
"Ada beberapa pengalaman yang saya temui, mahasiwa kita nampaknya mereka sepertinya tidak memiliki semangat untuk mengikuti pesta demokrasi," katanya.
Salah satu alasan sederhananya adalah dari beberapa di antara mereka, mulai dari alasan partai terlalu banyak, dan orang yang menjadi calon Leglislatif juga banyak.
Belum lagi kata-kata politisi saat kampanye yang tidak prospektif sehingga kurang menggigit atau yang bersifat mengundang orang berpartisipasi dalam pesta demokrasi.
Baca juga: GP NasDem ajak mahasiswa Undana jangan golput
Baca juga: Mahasiswa golput karena persoalan administrasi kependudukan
