Kupang, NTT (ANTARA) - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mendorong kementerian/lembaga (K/L) di Nusa Tenggara Timur melakukan akselerasi belanja anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sejak awal tahun 2023.
"Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, tetapi kami masih melihat adanya penumpukan anggaran di akhir tahun masih terjadi, meskipun nilainya dari waktu ke waktu semakin menurun," kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi NTT Kemenkeu Catur Ariyanto Widodo dalam keterangan yang diterima di Kupang, NTT, Rabu, (1/2/2023).
Ia mengatakan hal itu berkaitan dengan penyerapan belanja pemerintah pusat oleh satuan kerja kementerian/lembaga di Provinsi NTT.
Catur menjelaskan realisasi belanja negara di NTT hingga akhir Desember 2022 mencapai 96,9 persen atau setara Rp33,5 triliun atau di bawah proyeksi sebelumnya sebesar 97,2 persen.
Ia menjelaskan penumpukan anggaran masih terjadi terutama di komponen belanja barang, belanja modal, dan bantuan sosial.
Pada 2022, kata dia, realisasi belanja modal menunjukkan perlambatan pada triwulan II dan III.
Ia menjelaskan, pada kuartal IV, terjadi kenaikan realisasi belanja K/L dibandingkan triwulan sebelumnya, mencapai 40 dari total realisasi belanja.
Secara persentase, kata dia, realisasi terbesar terjadi pada November dan Desember mencapai di atas 10 persen.
Catur mendorong realisasi belanja mulai dipercepat sejak awal tahun sehingga bisa memberikan dampak lebih optimal terhadap perekonomian di NTT.
Satuan kerja K/L, kata dia, perlu melakukan langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran, antara lain akselerasi pelaksanaan program atau proyek, percepatan pelaksanaan pengadaan barang atau jasa, dan meningkatkan kedisiplinan dalam melaksanakan rencana kegiatan.
"Jadi ini perlu jadi evaluasi di 2023 ini untuk secara bersama-sama semua satuan kerja memperbaiki penyerapan anggaran," katanya.
Baca juga: DJBC jalankan 10 kali penindakan pelanggaran bea cukai di NTT
Baca juga: Kemenkeu catat penerima kredit UMi di NTT tambah 18.025 debitur
