"Kami akan segera memanggil pihak Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kemenhub serta manajemen dua maskapai itu terkait persoalan yang menimbulkan keresahan publik dalam beberapa hari terakhir," kata Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemi Francis kepada wartawan di Kupang, Nusa Tenggara Timur, Senin (7/1).
Hal ini disampaikan saat ditanyai terkait polemik penghapusan tarif atau pencabutan bagasi cuma-cuma 20 kilogram oleh dua maskapai penerbangan Lion Air dan Wings Air.
Dalam rapat dengar pendapat nanti, pihaknya akan mencari alasan terkait pencabutan bagasi cuma-cuma itu.
Terkait Polemik itu Komisi V DPR RI meminta operator maskapai penerbangan nasional senantiasa melaksanakan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketika ada perubahan prosedur operasional.
"Setiap maskapai penerbangan harus menaati peraturan perundang-undangan. Artinya bahwa perubahan peraturan harus disampaikan kepada pihak Kemenhub," ujar dia.
Di samping itu pihaknya juga meminta agar operator maskapai penerbangan nasional senantiasa melaksanakan dan meningkatkan standar keselamatan dan keamanan penerbangan serta melakukan peningkatan pengawasan terhadap bagasi yang sebelumnya gratis menjadi berbayar.
"Jangan sampai pencabutan itu tidak dibarengi dengan peningkatan standar keselamatan serta keamanan bagasi," ujar dia.
Markus, salah seorang pengguna jasa angkutan udara saat ditemui di Bandara El Tari, mengaku keberatan dengan rencan pencabutan itu.
"Sosialiasinya saja sudah sangat minim, koq tiba-tiba ada penghapusan. Inikan tidak masuk akal," ujar dia.
Ia meniai bahwa apa yang dilakukan oleh Lion Air dan Wings Air tak sebanding dengan pelayananan yang diterima oleh konsumen.
Salah satunya adalah masalah keterlambatan keberangkatan pesawat milik maskapai penerbangan itu yang selama ini terus terjadi, serta buruknya pelayanan selama di udara.
