ASDP survei penyeberangan Maritaing-Dili

id Burham

ASDP survei penyeberangan Maritaing-Dili

Manager PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry (Persero) Cabang Kupang Burham Zahim. (ANTARA Foto/istimewa)

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) melakukan survei layanan penyeberangan yang menghubungkan Maritaing, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur dengan Dili, ibu kota Timor Leste.
Kupang (ANTARA News NTT) - PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry (Persero) melakukan survei layanan penyeberangan yang menghubungkan Maritaing, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur dengan Dili, ibu kota Timor Leste.

"Hari ini (Selasa, 8 Januari 2019) tim dari Kantor Pusat ASDP tiba di Kupang untuk melakukan survei atau melihat kondisi langsung di Maritaing dan Dili," kata General Manager PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Kupang Burhan Zahim kepada Antara di Kupang, Selasa (8/1).

Ia mengatakan, saat ini sedang dipersiapkan armada untuk melayani penyeberangan yang menghubungkan dua wilayah yang berbatasan laut secara langsung di bagian utara Nusa Tenggara Timur itu.

Layanan penyeberangan dua wilayah berbeda negara ini ditargetkan beroperasi pada Maret 2019. "Survei ini untuk melihat kondisi langsung kedua wilayah tersebut sebelum layanan ini dioperasikan," katanya.

Sebelumnya Gubernur NTT Vikto Bungtilu Laiskodat mengemukakan bahwa pihaknya sudah dihubungi ASDP yang menyatakan kesiapan mereka melayani penyeberangan Maritaing-Dili.

"Saya sudah dihubungi ASDP dan mereka segera melayani rute ini mulai Maret 2019 mendatang," katanya secara terpisah di Kupang.

Baca juga: ASDP Kupang hentikan pelayaran akibat gelombang

Menurutnya, layanan penyeberangan tersebut akan semakin menghidupkan transportasi laut yang menghubungkan daerah-daerah di wilayah utara NTT termasuk Maritaing-Dili.

Pihak ASDP, lanjutnya, juga siap mendukung konektivitas laut khususnya di wilayah utara Pulau Timor seperti Kabupaten Belu, Malaka, Timor Tengah Utara, termasuk Alor dan Lembata.

"Ini akan terlayani dengan baik sehingga konektvitas di wilayah utara lancar dan roda perekonomian juga bisa bergerak cepat," katanya.

Ia menambahkan, kemungkinan layanan penyeberangan antarpulau di wilayah utara tidak disubsidi pemerintah daerah setempat karena sudah berjalan dengan baik.

Baca juga: Pengoperasian Feri Labuan-Waingapu menunggu persetujuan Kemenhub