Jakarta (ANTARA News NTT) - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) akan mengundang Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk membahas rencana penutupan Taman Nasional Komodo selama setahun.
"Jadi kita akan undang pemerintah Nusa Tenggara Timur. Ini memang tidak terlalu bagus ya kalau diputuskan sepihak, dan ada caranya," kata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar di Jakarta, Senin (21/1).
"Dengarkan dulu nanti dari pemerintah daerah maunya apa, kemudian nanti kita dengar juga dari Kementerian Pariwisata, juga dari Kehutanan sendiri dan terus dilihat masa transisinya seperti apa, caranya bagaimana, itu semua ada caranya," katanya menambahkan.
Menteri Siti Nurbaya mengatakan sebagai otoritas yang membawahi kawasan konservasi KLHK akan mempelajari masalah itu.
"Saya minta Direktur Jenderal (Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem) cek, karena pertama otoritas tentang kawasan konservasi itu sepenuhnya ada di pusat. Jadi, kalau pemerintah daerah punya gagasan, nanti kita diskusikan, lalu kita akan lihat inti-intinya apa yang dipersoalkan," tuturnya.
Ia mengatakan KLHK berencana melakukan pertemuan dengan pemerintah Nusa Tenggara Timur dalam pekan ini. "(Rencananya) Minggu ini. Saya sudah minta Pak Direktur Jenderal (KSDAE) dari hari Jumat," tuturnya.
Baca juga: TN Komodo akan ditutup selama setahun
"Pemerintah NTT akan melakukan penataan terhadap kawasan Taman Nasional Komodo agar menjadi lebih baik, sehingga habitat komodo menjadi lebih berkembang. Kami akan menutup Taman Nasional Komodo selama satu tahun," kata Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat di Kupang, Jumat, tanpa menjelaskan kapan Taman Nasional Komodo akan mulai ditutup.
Dia mengatakan habitat komodo di Kabupaten Manggarai Barat, ujung barat Pulau Flores, sudah semakin menyusut dan populasi rusa yang menjadi makanan utama komodo jumlahnya sudah makin sedikit.
Baca juga: Rencana penutupan TNK hanya di Pulau Komodo
