Artikel - Sabotase Thailand terhadap upaya damai ASEAN untuk Myanmar

id Konflik Myanmar,Prayuth Chan-ocha, Konsensus Lima Poin ASEAN,Junta Myanmar,artikel internasional Oleh Jafar M Sidik

Artikel - Sabotase Thailand terhadap upaya damai ASEAN untuk Myanmar

Anggota gerilyawan militer People's Defense Forces (PDF) berjaga malam di garis depan di Kawkareik, Myanmar (19/12/2021). Foto diambil pada 19 Desember 2021. Konflik antara junta Myanmar dan milisi negara itu dimulai sejak kudeta terhadap pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi pada 1 Februari 2021. ANTARA FOTO/REUTERS/Stringer/wsj.

Pemerintahan Prayuth Chan-ocha berkilah Thailand terpaksa menempuh langkah ini karena dampak langsung yang dihadapinya dari krisis Myanmar jauh lebih nyata dan lebih besar ketimbang yang dirasakan negara-negara ASEAN lainnya...
Pertemuan di Rakhine itu sendiri membuat kecewa ASEAN yang waktu itu diketuai Kamboja. Thailand terlihat jalan sendiri, kendati mengetahui pasti Konsensus Lima Poin untuk solusi di Myanmar adalah kesepakatan yang mengikat seluruh ASEAN, termasuk Tatmadaw.

Manuver pemerintah Thailand itu diulang pada Maret tahun ini dan 19 Juni pekan ini.

Senin 17 Juni itu Thailand mengundang junta Myanmar hadir dalam prakarsa damai usulan mereka , tanpa melibatkan pihak lain di Myanmar seperti diamanatkan Konsensus Lima Poin.

Pertemuan ini jalan terus kendati sebagian besar anggota ASEAN, termasuk Indonesia, keberatan dan mengkritiknya.

Prakarsa ini semakin ironis karena diambil ketika ASEAN bukan sedang diketuai Thailand, melainkan Indonesia.

Pemerintah Thailand beralasan ini demi kepentingan dan keamanan nasionalnya, tetapi dengan mengundang para menteri luar negeri ASEAN, mereka tak bisa menolak pandangan bahwa pertemuan itu adalah pertemuan ASEAN.

Dalam perspektif ini, manuver Thailand ini sudah offside, alias kebablasan, apalagi jika sampai tidak terlebih dahulu menginformasikan prakarsa ini kepada Indonesia sebagai Ketua ASEAN.

Lain dari itu, persoalan Myanmar sudah bukan lagi semata masalah domestik dan apalagi masalah bilateral, seperti misalnya masalah perbatasan Malaysia-Indonesia dan sejenisnya.

Myanmar sudah menjadi persoalan ASEAN, apalagi semua anggota ASEAN tanpa kecuali termasuk junta Myanmar dan pemerintahan Thailand, sudah sepakat melangkah bersama lewat Konsensus Lima Poin.

Pemerintah Thailand saat ini memang terlihat dekat dengan junta Myanmar, apalagi bagi Thailand, Myanmar adalah sumber perdagangan lintas batas, pekerja migran, dan gas alam.

Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa prakarsa itu terburu-buru dilakukan dan keluar dari koridor keketuaan ASEAN.

Sejumlah kalangan menduga pemerintahan Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha ini sedang berjaga-jaga menghadapi pembalikan besar dalam kebijakan luar negeri Thailand menjelang hadirnya pemerintahan baru Agustus mendatang setelah kelompok oposisi memenangkan pemilu Mei 2023.


Tak bisa sendirian