Chkiouat mengungkapkan bahwa Libya membutuhkan miliaran dolar AS untuk merekonstruksi daerah-daerah terdampak banjir bandang itu, terutama Derna.
Selama belasan tahun Derna dikuasai kelompok-kelompok militan islamis, sampai kemudian direbut pasukan pimpinan Jenderal Khalifa Haftar pada 2019. Namun itu tak menghentikan friksi besar di Libya.
Sejak pemberontakan yang menggulingkan dan menewaskan Muammar Gaddafi pada 2011, negara kaya minyak itu terkotak-kotak oleh pertikaian politik yang akut, di samping akibat wabah korupsi dan campur tangan asing.
Pihak-pihak bersengketa di Libya bukannya tak berupaya mempersatukan diri. Sebaliknya, selama 10 tahun terakhir mereka sudah berusaha membentuk pemerintahan terpadu yang fungsional. Tetapi, setiap kali itu pula mereka gagal mewujudkannya.
Yang justru kemudian terjadi adalah semakin akutnya perseteruan antara dua kelompok politik utama yang saling bersaing di Libya, yang sama-sama didukung oleh milisi-milisinya sendiri. Total ada 29 kelompok milisi di Libya, termasuk dua kelompok yang berafiliasi kepada ISIS.
Kedua kelompok utama penguasa Libya beserta milisi-milisi yang berafiliasi kepada mereka, tak henti bentrok sampai 15.000 orang menjadi tumbal pertarungan politik mereka, dalam kurun waktu 2014-2020.
Kedua kubu itu membagi Libya ke dalam dua pemerintah. Mereka yang menguasai bagian barat Libya memiliki pemerintahan yang berpusat di Tripoli, sedangkan yang menguasai bagian timur Libya memiliki pemerintahan yang berpusat di Tobruk.
Mereka yang memimpin daerah timur menyebut dirinya Dewan Perwakilan (HoR). Kelompok ini didukung Tentara Nasional Libya pimpinan Jenderal Khalifa Haftar. Sedangkan mereka yang memerintah bagian barat menamakan dirinya Pemerintah Persatuan Nasional (GNU).
Kedua kelompok besar politik di Libya ini juga memiliki sponsor asingnya masing-masing. Jika HoR didukung oleh Mesir, Prancis, dan Uni Emirat Arab, maka GNU didukung oleh Qatar, Turki, dan Italia.
Kemudian, setelah Haftar gagal menduduki Tripoli pada 2019–2020, PBB masuk ke Libya untuk memandu proses yang mengantarkan kepada terbentuknya pemerintahan sementara pada Februari 2021.
Petunjuk awal rekonsiliasi
