Bupati Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur, Agas Andreas mengatakan digitalisasi berupa pembayaran layanan rumah sakit lewat bank pembangunan daerah merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk mempermudah layanan publik.
"Ini adalah jawaban pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat akan adanya layanan perbankan di rumah sakit," kata Bupati Agas dalam keterangan yang diterima di Kupang, Rabu, (20/9/2023).
Hal itu ia sampaikan atas peresmian Payment Point Bank NTT RSUD Borong dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) dan BPHTP Online.
Bupati Agas mengatakan pemerintah daerah senantiasa berupaya untuk terus memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.
Para pemangku kepentingan pun menjalin komunikasi seluas-luasnya dengan pihak perbankan dan menemukan cara untuk mendekatkan pelayanan serta memberikan kemudahan dan informasi kepada masyarakat terkait sistem perbankan.
Para pemangku kepentingan pun menjalin komunikasi seluas-luasnya dengan pihak perbankan dan menemukan cara untuk mendekatkan pelayanan serta memberikan kemudahan dan informasi kepada masyarakat terkait sistem perbankan.
Ia menjelaskan kehadiran payment point dan pembayaran PBB-P2 dan BPHTP melalui QRIS adalah jawaban pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat akan adanya layanan perbankan di rumah sakit.
Nantinya keluarga pasien tidak mengalami kesulitan melakukan transaksi perbankan dan bisa lebih fokus mengurus yang sakit.
"Digitalisasi merupakan bagian penting dari pelaksanaan pemerintahan sekarang ini dan tentunya sejalan dengan tagline Manggarai Timur yakni Melangkah Lebih Cepat," ucapnya.
Lebih lanjut Agas menjelaskan digitalisasi diharapkan akan mendekatkan pemerintah dengan masyarakat.
Dengan demikian informasi terkait perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dapat diakses oleh masyarakat secara langsung.
Baca juga: ASDP terapkan layanan e-ticketing di Labuan Bajo
Baca juga: ASDP terapkan layanan e-ticketing di Labuan Bajo
Dalam konteks transaksi keuangan pun digitalisasi diharapkan dapat memaksimalkan penerimaan pendapatan asli daerah karena kemudahan yang diberikan dalam pembayaran pajak, biaya rumah sakit, dan lainnya.
Baca juga: Mabar kolaborasi digitalisasi bersama BTNK dan Pemprov NTT
Baca juga: Mabar kolaborasi digitalisasi bersama BTNK dan Pemprov NTT
"Tentunya juga diharapkan tidak ada lagi pungli setelah segala sesuatunya dilaksanakan secara digital," katanya tegas.
