Wilayah kerja KPP Pratama Ruteng meliputi tiga kabupaten, yakni Manggarai, Manggarai Barat, dan Manggarai Timur.
"Harapannya para pengurus organisasi perangkat daerah rajin melaporkan pajak," kata Wakil Bupati Manggarai Barat Yulianus Weng dalam keterangan yang diterima di Labuan Bajo, Kamis, (7/3/2024).
Dia menyampaikan hal tersebut setelah menerima piagam penghargaan tersebut yang diberikan Kepala KPP Pratama Ruteng Ikhsan di Labuan Bajo, Rabu (6/3).
Dia mengatakan berdasarkan laporan pada 2023 penerimaan pajak Kabupaten Manggarai Barat Rp242,1 miliar.
"Saya mengingatkan agar para staf selalu membayar pajak," katanya.
Kepala KPP Pratama Ruteng Ikhsan menginformasikan perkembangan penerimaan KPP setempat pada 2022 dan 2023.
Target perolehan pajak pada 2022 sebesar Rp296,6 miliar dengan realisasi Rp425,6 miliar, atau 143,4 persen.
Secara detail, katanya, penerimaan pajak pada 2022 di Kabupaten Manggarai Rp147,3 miliar, Manggarai Barat Rp227,9 miliar, dan Manggarai Timur Rp57,8 miliar.
Pada 2023, targetnya Rp410,7 miliar, sedangkan realisasi Rp435,8 miliar atau 106 persen.
Secara detail, kata dia, penerimaan pajak di Kabupaten Manggarai Rp124,8 miliar, Manggarai Barat Rp242,1 miliar, dan Manggarai Timur Rp68,9 miliar.
KPP Ruteng menetapkan target pada 2024 sebesar Rp484,507 miliar.
"Artinya kami harus tumbuh 11,17 persen. Artinya harus dipenuhi pada tahun ini meliputi tiga kabupaten se-Manggarai Raya dan hingga bulan ini angkanya bergerak mendekati target pertumbuhan tadi," katanya.
Dia meminta dukungan kepatuhan dan kesadaran masyarakat sehingga target perolehan pajak pada 2024 dapat tercapai.
KPP Pratama Ruteng juga memberikan penghargaan kepada beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) di Manggarai Barat yang membayar pajak terbesar, yakni Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi Kabupaten Manggarai Barat.
Penghargaan kepada OPD yang membayar pajak tepat waktu, yakni Sekretariat DPRD Kabupaten Manggarai Barat.
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Manggarai Barat juga meraih penghargaan sebagai satuan kerja dengan penyampaian data ILAP (Instansi Pemerintah Lembaga, Asosiasi dan Pihak Lain) tepat waktu pada 2023.
Baca juga: Pemerintah terbitkan PMK 8/2024 terkait insentif PPN DTP atas kendaraan listrik
Baca juga: Bahlil nilai pajak hiburan mengganggu iklim investasi
Baca juga: Kenaikan PBBKB akan berimbas naiknya harga BBM nonsubsidi, menurut pengamat
Baca juga: Pemerintah terbitkan PMK 8/2024 terkait insentif PPN DTP atas kendaraan listrik
Baca juga: Bahlil nilai pajak hiburan mengganggu iklim investasi
Baca juga: Kenaikan PBBKB akan berimbas naiknya harga BBM nonsubsidi, menurut pengamat
KPP Pratama Ruteng juga memberikan penghargaan kepada tiga desa dengan pemenuhan kewajiban perpajakan terbaik di Kabupaten Manggarai Barat, yakni Desa Tiwu Riwung, Daleng, dan Batu Cermin.
Baca juga: Menparekraf apresiasi Pemkab Mabar turunkan pajak hiburan
Baca juga: DJP Kemenkeu sebut realisasi pemadanan NIK dan NPWP di NTT capai 84,66 persen
Baca juga: Menparekraf apresiasi Pemkab Mabar turunkan pajak hiburan
Baca juga: DJP Kemenkeu sebut realisasi pemadanan NIK dan NPWP di NTT capai 84,66 persen
